Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPRD Kaltim
Pemerintah Pusat Diharapkan Bantu Pembangunan Infrastruktur di Kaltim
2019-12-02 15:27:07
 

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK (sepuluh dari kiri) saat berfoto bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan penerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Alokasi Tr
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK berharap selain memberikan bantuan dana desa, Pemerintah Pusat juga dapat membantu Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun maupun memperbaiki infrastruktur.

Sebab menurut Politisi Partai Golkar ini, Kalimantan Timur saat ini perlu membangun berbagai infrastruktur di segala bidang. Bukan hanya untuk persiapan sebagai Ibu Kota Negara, tetapi pemenuhan akan kebutuhan infrasturktur yang baik bagi masyarakat Kalimantan Timur.

"Kami berterimakasih pemerintah pusat memberikan bantuan melalui dana desa. Dengan kondisi saat ini, dimana masih banyak pula di berbagai daerah di Kalimantan Timur yang masih membutuhkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang juga perlu bantuan dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah pusat juga dapat mempriotitaskan bantuannya untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur," ucap Makmur usai menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020, di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Kamis (28/11).

Dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, seluruh kepala daerah kabupateb/kota di Kalimantan Timur dan Organisasi Perangkat Daerah, Makmur berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur akan pembangunan infrastruktur.

"Kita masih butuh pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pusat-pusat pelayanan pemerintah di berbagai daerah seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan akan listrik dan air bersih. Hal tersebut adalah beberapa persoalan yang kita harapkan dapat diperhatikan pemerintah pusat," harapnya.(hms3/gaj/sya)



 
   Berita Terkait > DPRD Kaltim
 
  Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran, Komisi III Sambangi Paser
  Pembentukkan Perusda Baru Akan di Moratorium
  Izin Investasi Kaltim Meningkat
  Paripurna Istimewa DPRD Peringatan HUT Kaltim ke 63 Digelar
  Ketua DPRD Kaltim Dorong Peran Serta Mahasiswa
 
ads1

  Berita Utama
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dana Haji Dialihkan Untuk Perkuat Rupiah, Rizal Ramli: Pemerintah Kehabisan Ide, Payah Deh...

Habib Aboebakar Sayangkan Dua Kado Pahit di Hari Lahir Pancasila

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Hartono Tanuwidjaja: Mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PTUN Sarang Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan

Din Syamsuddin Ungkap 3 Syarat Pemakzulan Pemimpin

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2