Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Gaya Hidup    
Virus Corona
Pemprov DKI: Tetap di Rumah, Jangan Mudik, Boleh Mudik Virtual
2020-05-17 21:03:33
 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh aktivitas di kawasan Jabodetabek hanya diperbolehkan jika sesuai dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Maka, masyarakat tetap diimbau berada di rumah agar penyebaran COVID-19 tak semakin meluas.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Pergub No. 47 Tahun 2020 yang mengatur tentang mekanisme perizinan bagi penduduk Jakarta saat keluar kawasan Jabodetabek dan penduduk dari luar Jabodetabek saat masuk ke Jakarta melalui Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Pergub tersebut, warga ber-KTP Jabodetabek memang tidak perlu mengurus SIKM, namun perlu digarisbawahi bahwa aktivitas di kawasan Jabodetabek hanya diizinkan untuk kebutuhan yang esensial dan mengacu pada ketentuan PSBB.

"Artinya, semua tetap berada di rumah, yang bisa bepergian adalah orang yang karena tugas/pekerjaannya di 11 sektor yang mendasar. Lebaran atau tidak, sama saja. Virus tidak kenal nama hari. Tidak ada hari besar atau hari biasa. Tidak kenal lebaran atau tidak. Jangan kita membuat kondisi Jabodetabek kembali ke bulan Maret dan membuat usaha yang sudah berjalan selama dua bulan lebih ini menjadi sia-sia," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Sabtu (16/5), dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Perlu diingat kembali bahwa hanya 11 sektor yang diperbolehkan beraktivitas selama masa PSBB, yakni;

1. Kesehatan

2. Bahan pangan/makanan/minuman

3. Energi

4. Komunikasi dan teknologi informasi

5. Keuangan

6. Logistik

7. Perhotelan

8. Konstruksi

9. Industri strategis

10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu

11. Kebutuhan sehari-hari.

Anies mengimbau agar warga tetap mengurangi kegiatan di luar rumah dan selalu menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

"Kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah, tidak bepergian, apalagi menjelang masa yang banyak hari liburnya. Ini adalah momentum kita menjaga untuk tetap berada di rumah," terangnya.

Menanggapi istilah mudik lokal, Anies merespons bahwa semua tetap di rumah, "Jangan ada Mudik Lokal, yang boleh adalah Mudik Virtual," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
  Kadishub DKI Jakarta: Sudah 6.364 Kendaraan Diputar-balikkan Karena Tak Kantongi SIKM
  Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali
  Perkembangan COVID-19 di Jakarta per 27 Mei 2020
  Arab Saudi: Seluruh Masjid akan Kembali Menggelar Sholat Berjemaah Mulai 31 Mei, Kecuali di Mekah
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains

Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Perlawanan Politik Ruslan Buton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2