Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Freeport
Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020
2019-01-11 19:16:33
 

Tambang emas Freeport, Grasberg.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Budi Gunadi Sadikin Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium alias PT Inalum (Persero) perusahaan plat merah milik pemerintah Indonesia dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan PT Freeport Indonesia tidak bakal membagikan dividen selama dua tahun atau hingga 2020. Musababnya, EBITDA Freeport dalam dua tahun ini akan merosot drastis akibat akan berhentinya produksi dari tambang terbuka Grasberg tahun ini.

"Jadi kita enggak bakal bagi dividen selama dua tahun, nol sampai 2020," ujar Budi di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (9/1).

Menurut dia, pendapatan dari produksi di tambang bawah tanah itu bakal mulai ada pada 2021. Saat itu, produksi diperkirakan baru sedikit dan akan mulai besar pada 2022 hingga mencapai kestabilan pada 2023.

Budi mengatakan pendapatan PT Freeport Indonesia bakal kembali naik pada 2023 setelah diperkirakan anjlok sekitar 2019 dan 2020. Tahun ini EBITDA Freeport bakal merosot ketimbang sebelumnya lantaran Grasberg Open Pit habis pada 2019 dan diganti dengan tambang bawah tanah.

Dalam keadaan stabil, perseroan bisa mendapat laba US$ 2 miliar per tahun. Adapun revenue perseroan akan sebesar US$ 7 miliar per tahun atau sekitar Rp 98 triliun per tahun dengan asumsi nilai tukar Rp 14 ribu per dolar AS. Selanjutnya, EBITDA perseroan dalam keadaan stabil mencapai US$ 4 miliar atau RP 56 triliun.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono mengatakan EBITDA Freeport diperkirakan turun dari US$ 4 miliar menjadi sekira US$ 1 miliar saja pada 2019 ini.

Namun, ia menegaskan pendapatan Freeport turun bukan lantaran perkara menipisnya cadangan maupun kadar barang tambang di sana. Penurunan itu disebabkan proses produksi di tambang bawah tanah Grasberg masih belum dimulai.

Setelah tambang bawah tanah beroperasi, Bambang optimistis pendapatan PT Freeport Indonesia bakal mulai naik kembali. "Sejak 2020 dan 2021 akan naik lagi sampai 2025, nanti 2025 akan mulai stabil," ujar Bambang.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada Jumat (21/12) lalu, Pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi telah menguasai saham mayoritas perusahaan emas yang beroperasi di Mimika, Papua, PT Freeport Indonesia tersebut.

Pemerintah melalui perusahaan pelat merah, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, kini memegang 51,23% saham Freeport. Saham itu ditebus dengan harga US$3,85 miliar atau pemerintah membayar sekitar Rp56,1 triliun.(tempo/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Freeport
 
  Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
  Wahh, Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport terkait Perpanjangan Izin
  Komisi VII Kawal Masalah Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Freeport
  Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020
  Otto Hasibuan: Ada Potensi Kerugian Negara Dalam Pembelian 51% Saham Freeport
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'

Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2