Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Jakarta
Penegasan Pemprov DKI Jakarta: Kita Mau Jual, Bukan Tambah Saham Bir Anker
2020-11-15 07:48:47
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak ada penambahan saham milik Pemprov DKI Jakarta untuk produsen Anker Bir milik PT Delta Djakarta.

Dalam beberapa hari terakhir, mencuat isu kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Belakangan kabar penambahan saham di perusahaan produsen bir Anker tersebut dibantah Pemprov DKI.

Isu saham Pemprov DKI di Delta Jakarta santer terdengar bersamaan dengan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang sedang berlangsung di Baleg DPR RI.

Lalu berapa sebenarnya saham Pemprov DKI di Delta Djakarta yang sudah dimulai sejak era Gubernur Ali Sadikin tersebut?

Dikutip dari laman resmi Delta Djakarta, Sabtu (14/11/2020), kepemilikan saham mayoritas perusahaan tersebut dikendalikan oleh San Miguel Malaysia Pte Ltd. San Miguel Malaysia terafiliasi dengan San Miguel Group yang merupakan konglomerasi bir asal Filiphina.

San Miguel juga tercatat menjadi salah satu perusahaan pembuat minuman beralkohol terbesar di dunia. Pangsa pasar terbesarnya berada di China, Hong Kong, dan Filiphina.

Setelah terpilih, Anies bersama Sandiaga pernah mengumumkan kepastian pelepasan saham di Delta Djakarta pada 16 Mei 2018. Namun, hingga kini pelepasan tersebut belum direalisasikan.

"Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. (Sebanyak) 26,25 persen itu pasti dilepas, jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas," ujar Anies saat itu. Setelah satu tahun berselang, Anies menyatakan tetap berencana untuk melepas saham DKI di Delta Djakarta. Menurut dia, saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu akan lebih bermanfaat jika dijual dan uangnya digunakan untuk pembangunan.

Anies juga menyebutkan, dividen yang diberikan Delta Djakarta tidak seberapa jika dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta yang saat itu mencapai Rp 89 triliun. "Nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang, itu menjadi kecil sekali dari situ," kata Anies.

Tak merasa rugi Anies menyebut, dividen dari perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk per tahun hampir sama dengan pajak tempat hiburan Alexis sebelum ditutup. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta tidak akan merasa kehilangan banyak pendapatan daerah jika melepas kepemilikan saham di Delta Djakarta.

"Dividen dari saham ini (Delta Djakarta) per tahun rata-rata Rp 38 miliar, itu ekuivalen dengan pajak yang dibayarkan tempat hiburan Alexis, kira-kira Rp 36 miliar. Alexis ditutup, enggak terasa tuh di Jakarta," ujar Anies di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada (8/32019) lalu.

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan Pemprov DKI justru ingin menjual saham tersebut.

"Kami telah mengirimkan beberapa kali surat permohonan persetujuan penjualan saham kepada DPRD, namun belum kunjung disetujui," ujar Faisal, Jumat (13/11).

Ia juga menambahkan, untuk penambahan saham harus melewati serangkaian prosedur lainnya.

"Selain itu juga perlu persetujuan DPRD," sambung Faisal.

Polemik penambahan saham ini bermula dari satu dokumen di situs BEI yang di dalamnya komposisi saham tertukar/terjadi kesalahan penulisan antara saham Pemprov DKI Jakarta dan saham San Miguel Malaysia.

Namun salah satu media Mainstream seperti terburu-buru dalam menuliskan 'Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menambah kepemilikan saham produsen bir, PT Delta Djakarta, per Oktober 2020'.

Senada dengan Pemprov DKI, PT Delta Djakarta Tbk, juga telah buka suara terkait kabar yang menyebut Pemprov DKI Jakarta menambah kepemilikan saham atas Produsen Anker Bir itu.

Yang benar dari dulu sampai sekarang saham provinsi DKI itu tidak pernah berubah di angka 26,25 persen. Dari dulu sampai sekarang. Saya juga mempertanyakan itu dari mana angkanya?" ungkap Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk Sarman Simanjorang pada Jumat (13/11).(dbs/kompas/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Ibu Risma, Ngono Yo Ngono, Tapi Ojo Ngono
  Tinjau Langsung Penyaluran BST, Anies Pastikan Proses Distribusi Berjalan Tertib
  Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies Raih Penghargaan TOP Digital Awards 2020
  Antisipasi Klaster Libur Akhir Tahun, Anies Terbitkan Ingub 64 dan Sergub 17 Tahun 2020
  Wow..Sudah Ada 322 RPTRA di Jakarta
 
ads1

  Berita Utama
Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

 

ads2

  Berita Terkini
 
Banjir Besar Kalsel, Jangan Lupakan Peran Perkebunan dan Pertambangan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Beri Pekerjaan untuk 15 Pengemis, Risma Itu Ketua BEM atau Mensos?

Warga Manado 8 Kecamatan Dilanda Banjir, 3 Orang Meninggal

Erick Thohir Angkat Budiman Sudjatmiko Jadi Komisaris Independen PTPN V

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2