Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Radikalisme
Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
2019-12-31 06:40:41
 

Peneliti LIPI, Prof. Dr. R. Siti Zuhro.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Prof. Dr. R. Siti Zuhro menilai, permasalahan utama di Indonesia saat ini bukan radikalisme. Menurut Zuhro, pokok persoalan gejolak yang terjadi belakangan ini adalah ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

"Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme," ujar Siti Zuhro saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (29/12), dikutip Antara.

Ia menambahkan, jika tidak ada perubahan yang fundamental, misalnya terobosan yang luar biasa, stagnasi akan terus terjadi. "Ke depan akan suram (gloomy), kita harus mengatakan itu terutama kalau berkaitan dengan politik," ujar Zuhro.

Zuhro melihat ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan penduduk Indonesia. Angka kemiskinan dan pengangguran relatif masih tinggi dan mengkhawatirkan. "Tidak jauh dari Ibu Kota Negara ini (Jakarta), yaitu di Provinsi Banten. Penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga," kata dia.

Oleh karena itu, ke depan yang harus dipikirkan pemerintah adalah pengentasan kemiskinan supaya disharmoni di tengah masyarakat juga terobati. Sebaliknya, menurut dia, konsep politisasi radikalisme dan politik identitas harus dihilangkan agar arah permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi kabur.

"(Masyarakat) kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme dan politik identitas. Sebab pemilu sudah usai dan Pak Joko Widodo (Presiden Joko Widodo) sudah mengatakan itu," ujar Siti.

Zuhro menuturkan, Presiden pernah berujar jika fokus pembangunan ke depan peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan investasi.

Menurut Zuhro, politisasi radikalisme dan politik identitas tak lagi relevan digunakan untuk mencapai fokus pemerintah di bidang SDM dan investasi.(kompas/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Radikalisme
 
  Haidar Alwi Institute Kecam Sikap Menag Fachrul Razi Soal Repatriasi 600 WNI ex Kombatan ISIS
  Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
  Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
  Kaji Ulang Diksi Radikalisme
  Pemerintah Diminta Lebih Militan Menghadapi Kelompok Radikal
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun

Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya

BNN Temukan 1 Ton Ganja Siap Edar di Pool Mobil Truck

MUI Desak Aparat Segera Tangkap Perusak Rumah Ketua PA 212

 

ads2

  Berita Terkini
 
Hak Penyelidikan dan Penyidikan Polsek Diminta Ditiadakan

Gerakan Laskar Pro 08 Siap Kawal Anies Baswedan Hingga Tuntas

Polisi Tangkap 4 Tersangka Sindikat Penggandaan Uang, 1 Pelaku Warga Kamerun

Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun

Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2