Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Perintah Jokowi Kepada Luhut Untuk Tangani Covid-19 Rentan Timbulkan Konflik Birokrasi
2020-09-16 06:18:54
 

Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA - Berita HUKUM - Perintah Presiden Joko Widodo kepada Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan masalah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, perintah presiden kepada Luhut agar mengatasi pandemi Covid-19 di 9 wilayah selama dua pekan menunjukkan bahwa Jokowi benar-benar kehilangan kesabaran.

Ada kesan keputusasaan yang tercermin dalam perintah penanganan pandemi Covid-19 yang dititahkan Presiden Joko Widodo kepada Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam perintahnya, Jokowi meminta Luhut mengatasi pandemi Covid-19 di 9 wilayah selama dua pekan.

"Presiden terlihat benar kehilangan kesabaran dan ini menandai keputusasaan dari upaya penanganan pandemi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/9).

Hal ini juga akan menimbulkan masalah baru, yakni tumpang tindih kebijakan penanganan wabah yang telah menyerang sektor ekonomi dan kesehatan ini.

"Satuan tugas yang tumpang tindih hanya akan menambah kerumitan koordinasi dan saling adu legitimasi," lanjut Dedi.

Potensi konflik birokrasi juga sangat terbuka bila penanganan tak dijalankan satu pintu. Ujungnya, penanganan Covid-19 tidak produktif.

"Perintah presiden jelas berpotensi menghadirkan konflik birokrasi, dan akhirnya tidak produktif. Presiden memerlukan konsistensi untuk mendapat hasil penanganan yang signifikan. Tanpa itu, kebijakan penanganan pandemi akan terseok-seok," pungkas Dedi.(ja/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Akmal Taher Mundur dari Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19
  Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19
  Pernyataan Pers PP Muhammadiyah: Minta Presiden Pimpin Penanganan Covid-19, Tunda RUU Ciptaker, Hingga Tinjau Kembali Pilkada
  Gara-Gara 'New Normal', Indonesia Gak Kunjung Normal
  Perkembangan COVID-19 di Jakarta Per 18 September 2020
 
ads1

  Berita Utama
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Banyak Kejanggalan, Perlu Diinvestigasi Mendalam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Akmal Taher Mundur dari Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

Prahara Putusan Niaga No 211 di PN Jakpus

63 Tahapan Rekonstruksi Digelar, Polda Metro: Ada Adegan Tawar Menawar Aborsi Rp 2-5 Juta

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2