Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Infrastruktur
Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur
2019-10-23 22:57:51
 

Anggota DPR RI Sigit Sosiantomo.(Foto: Kresno/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung, alokasi anggaran infrastruktur yang tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Seharusnya, kenaikan anggaran infrastruktur yang tinggi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Mengingat, anggaran infrastruktur dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerja.

Anggota DPR RI Sigit Sosiantomo dalam press release yang diterima oleh Parlementaria, Selasa (22/10) mengingatkan, ke depannya pemerintah lebih selektif dalam merencanakan belanja infrastruktur agar bisa membangun Indonesia Maju di 2045 dan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia.

"Selama periode pertama Pak Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur memang naik 100 persen dari Rp 206,6 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 415 triliun di tahun 2019. Dan kita apresiasi itu. Sayangnya, kenaikan anggaran infrastruktur itu tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, hanya 1,55 persen dan angka pertumbuhan stagnan di 5 persen. Ini sangat menyedihkan," ujar Sigit.

Menurut Sigit, dari pengalamannya menjabat sebagai Anggota DPR RI selama dua periode, pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Termasuk, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membebaskan rakyat dari biaya pendidikan dan memberikan jaminan kesehatan.

"Jadi ke depan, peningkatan anggaran infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan selektif. Uangnya mau dialokasikan untuk infrastruktur yang seperti apa sehingga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya," tutur legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Di sisi lain, tandas Sigit, pakar ekonomi berteori tentang ekonomi maritimlah yang akan membuat Indonesia maju. Tapi, menurut Sigit, faktanya biaya pelabuhan dan transportasi laut belum menjadi berita yang menggembirakan. Disparitas harga dan angka kecelakaan masih tinggi dan konektivitas antar pelabuhan yang melayani pulau-pulau terpencil masih menjadi persoalan yang memprihatinkan.

Untuk itu, Sigit menyarankan agar peningkatan anggaran infrastuktur maritim menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastruktur Jokowi di periode kedua ini. "Persoalan itu harus dipikirkan oleh Presiden dan Menterinya serta para pakar ekonomi untuk merubah alokasi anggaran. Sehingga, bisa menjadi trigger pelompatan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8 persen per tahun dan bisa menjadikan Indonesia sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia," pungkas Sigit.(pun/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polisi Tembak Mati Pria Pakistan Penyelundup Heroin 5 Kilo

Industri Keuangan Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK

Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?

Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Refleksi Akhir Tahun 2019 Warganet: Indonesia Sudah 'On The Track' Menuju Bangsa Maju

Kapolda Gorontalo Buka Rapat Kerja Teknis Fungsi Lalu Lintas Ditlantas Polda Gorontalo TA 2019

Yusril Sudah Benar, Dewan Pengawas KPK Memang Harus Steril dari Parpol

Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas Tuduhan 'Diskriminasi Sawit'

Dua Sisi Kebahagiaan: Abang Becak dan Sang Pengacara Kondang di Jombang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2