Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Perlunya Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu
2020-08-13 09:14:43
 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.(Foto: Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyampaikan tentang pentingnya pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu, mengingat banyaknya masalah yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. Tak hanya menyangkut pelanggaran pidana dalam Pemilu, lembaga ini juga kelaknya akan mengatur hukum politik Indonesia.

Dalam salah satu acara diskusi webinar Taruna Merah Putih yang disiarkan secara langsung, pada hari Minggu (9/8) lalu, Arif memaparkan mengenai fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Dikatakannya, DKPP merupakan suatu lembaga ajudifikasi Pemilu yang sifatnya hanya mengadili etik terkait Pemilu.

"Saya ingin mengatakan DKPP memang dibatasi menjadi semacam lembaga ajudifikasi, hanya untuk peradilan etik saja, lebih dari peradilan etik tidak dimungkinkan. Karena dalam undang-undang sudah mengatur kalau ada masalah dalam hal pelanggaran sifatnya administratif, disampaikan oleh pihak mana, bagaimana hukumnya, dan seterusnya. Tidak menyangkut pelanggaran pidana dan sebagainya," ucapnya.

Karena DKPP sifatnya hanya mengatur etik saja, sambungnya, maka kemungkinan diperlukan pembentukan lembaga peradilan Pemilu yang akan mengatur hukum politik Indonesia. "Saya kira ke depan soal DKPP yang kemudian hari-hari ini isunya didorong, karena memang UU sudah menyediakan UU 10 Tahun 2016, agar ke depan jika memungkinkan, dan ini tentu bagian politik hukum kita ke depan adalah mengenai pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu," kata Arif.

Menurutnya, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait wacana ini. Ia juga mengimbau agar Indonesia mencontoh negara-negara yang telah menerapkan sistem lembaga peradilan Pemilu. "Problem etik yang terjadi pada penyelenggara memang diadili DKPP, dimana unsur di dalamnya adalah pihak penyelenggara, dan lainnya tokoh masyarakat untuk menguji apakah penyelenggara itu bisa dibuktikan secara hukum, dan memang tidak diberikan ruang pada pelanggaran bukan etik, inilah saya kira penting kita bicara lebih lanjut tentang keberadaan DKPP," ujarnya.(dep/es/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Penerapan 'E-Voting' dalam Pemilu Perlu Dikaji Mendalam
  Perlunya Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu
  Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
  KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
  Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
ads1

  Berita Utama
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC

Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19

BNN Tangkap Oknum Anggota DPRD Palembang, Sita 5 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

 

ads2

  Berita Terkini
 
Optimalkan Arus Lalin di Jalan Inspeksi Kalimalang, Satlantas Polres Metro Bekasi Siapkan Hal Ini

Kemendagri Ajak Bacalon Kepala Daerah, Parpol dan Timses Gelorakan Gerakan Pilkada Sehat 2020

Kapolres Madiun Silaturahmi ke Lanud Iswahjudi, Tingkatkan Sinergi TNI - Polri

Advokat Hartono Tanuwidjaja Melaporkan Dirut PT Bandar Bakau Jaya Ke Polda Banten

Ketua DPRD Sumut Siap Kawal Langkah SPRI Menata Profesi Pers

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2