Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Negatif, Pemerintah Harus Optimalkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi
2020-08-28 16:04:29
 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.(Foto: Jaka/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan sejumlah kritik dan masukan kepada Pemerintah yang belum optimal dalam menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini menyusul keterangan Menkeu tentang kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kembali minus di Kuartal III Tahun 2020.

"Pemerintah harus melakukan optimalisasi ekonomi dalam negeri, sehingga bisa menciptakan ekonomi yang berkeadilan," kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (27/8). Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti penyerapan anggaran dalam program stimulus untuk ekonomi rakyat yang masih seret.

Ini terlihat dari realisasi anggaran perlindungan sosial yang baru sebesar 38 persen dari alokasi Rp 203,9 triliun, kemudian realisasi anggaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baru terlaksana 25 persen dari alokasi Rp 123,46 triliun, dan realisasi anggaran kesehatan baru terealisasi 7,22 persen dari alokasi Rp 87,55 triliun.

"Kondisi ini tentu berdampak buruk bagi perputaran ekonomi negara. Mengingat, salah satu kunci utama untuk mengerek kinerja perekonomian pada Kuartal III adalah konsumsi domestik. Saat ini, daya beli masyarakat menurun. Pemerintah harus mampu untuk mendorong konsumsi rumah tangga sehingga masyarakat melakukan spending. Hal ini akan memberi efek positif bagi terserapnya produk dalam negeri," ungkap Anis.

Hal yang sama terjadi di sektor usaha, korporasi, dan investasi. Penyerapan anggaran untuk insentif dunia usaha baru mencapai 13 persen dari alokasi Rp 120,61 triliun. Sedangkan, program pembiayaan korporasi belum terealisasi dari anggaran Rp 53,57 triliun. Padahal, menurut Anis, Pemerintah perlu mendorong efektivitas industri manufaktur. Mengingat, sektor manufaktur mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Anis pun menilai, belanja-belanja pemerintah belum maksimal. Hal ini nampak dari realisasi anggaran sektor K/L dan pemda yang baru mencapai 6,5 persen dari alokasi Rp 106,11 triliun. Padahal, di saat tingkat konsumsi sedang turun dan investasi rendah, seharusnya belanja pemerintah bisa dioptimalkan sebaik mungkin untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. "Ketika belanja pemerintah tidak bisa optimal, ini akan membawa Indonesia ke jurang resesi di Kuartal III", imbuhnya.

"Saya juga mengingatkan kepada Pemerintah untuk fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai upaya menghindari kegagalan yang sama pada RPJMN 2015-2019. Terlebih di tengah krisis pandemi Covid-19, rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah," tutup Anis.(alw/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja

Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah di Tengah Pusaran Nasional

Brasil Tolak Vaksin Covid-19 Buatan China, Presiden Bolsonaro: 'Rakyat Brasil Tidak akan Jadi Kelinci Percobaan'

Konflik China-Taiwan Memanas setelah Sejumlah Diplomat Baku Hantam di Fiji

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

Kepala BP2MI Sidak Pelaksanaan Tes Calon PMI ke Korea Selatan, Ditemukan Pungutan Overcharging

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2