Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    

Pidato Kenegaraan SBY Banyak Jual Mimpi
Tuesday 16 Aug 2011 19:21:49
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA-Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-66 Republik Indonesia, mendapat berbagai macam penilaian. Satu di antraanya dari Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Menurut dia, apa yang dismapaikan SBY itu, hanya menjual mimpi. Ia justru menilai bahwa perkembangan pemerintahan sebenarnya minim pencapaian. Tapi sangat wajar bila dalam pidato kenegaraan itu, Presiden SBY mengklaim memiliki banyak capaian itu. Namun, buktilah yang terlihat nyata di lapangan dan dirasakan langsung oleh rakyat, bukan sekedar isi pidato tersebut.

"Presiden memang harus menjual mimpi. Kalau tidak, nanti tidak laku. Pidato Presiden memang harus memberi harapan," jelas politisi senior PDIP ini, usai acara tersebut di gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Selasa (16/8).

Taufiq menyatakan, memang ada sejumlah capaian yang baik dalam pemerintahan Presiden SBY jilid II ini. Namun, ada pula yang masih sulit disebut sebagai capaian, misalnya, dalam hal penegakan hukum. Meski demikian, Taufiq tetap berharap Presiden SBY tetap pada sikap untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum, baik oleh polisi, jaksa, maupun KPK.

Sedangkan terkait kondisi ekonomi bangsa, ia menilai, Pemerintah Indonesia masih berkutat pada persoalan-persoalan makro-ekonomi. Sementara persoalan mikro-ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat masih jauh dari harapan. "Tapi mudah-mudahan bisa mencapai kemajuan," tambahnya.

Dalam pidato kenegaraan hari ini, Presiden SBY mengklaim sejumlah kemajuan, salah satunya tentang indeks persepsi korupsi di Indonesia yang terus membaik pada masa pemerintahannya serta keberhasilan melakukan proses konsolidasi demokrasi yang diakui oleh komunitas internasional sebagai proses konsolidasi terbaik di Asia dan Afrika.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Hanura DPR Akbar Faisal mengatakan, tidak ada yang baru dari isi pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden SBY itu. Materinya hampir sama dengan pidato sebelum-sebelumnya.

Menurutnya, mayoritas pidato Presiden hanya berisi soal paparan kemajuan di beberapa bidang. Ada sedikit tekanan, terutama respons Presiden atas persepsi bahwa Indonesia menuju negara gagal. Juga soal klaim kesungguhannya dalam pemberantasan korupsi serta perlindungan bagi TKI.

"Selebihnya Presiden lebih banyak mengekspose kemajuan di bidang ekonomi, termasuk posisi ekonomi Indonesia. Padahal tidak seperti yang dirasakan oleh rakyat. Justru sebaiknya, Presiden menyampaikan kendala dan hambatan tentang implementasi program yang selama ini kurang berjalan optimal, kata Akbar.

Terlalu Lamban
Penilaian iring juga disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla. Namun, ia memilih tak sepakat bila Indonesia disebut tengah bergerak menuju sebagai negara gagal. Menurut dia, Indonesia bukan negara gagal, melainkan kemajuan Indonesia di berbagai sektor memang tidak terlalu cepat. "Indonesia tidak gagal, hanya tidak terlalu cepat, ujarnya.

Pidato Presiden, jelas JK, hanya berusaha menjelaskan apa yang tengah terjadi saat ini, seperti persoalan tenaga kerja Indonesia, korupsi, dan pembangunan. Namun, dirinya enggan mengomentari penilaian sejumlah pihak yang menyebutkan pidato Presiden hanyalah mimpi belaka.

Menurutnya, kemajuan seharusnya dimulai dari bermimpi. Hanya saja, pihak yang bermimpi tentu harus berupaya mewujudkannya. "Sebagai negara maju memang kita harus mimpi dulu, setelah itu dilaksanakan. Tapi kalau mimpi itu tidak dilaksanakan, itu salah," tambahnya.

JK menyatakan, mimpi dan upaya harus didasarkan pada kemauan yang keras. Sayangnya, kemauanlah yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Persoalannya adalah kemauan dari semua pihak, tak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, ataupun masyarakat.

"Kalau semua pihak sudah bersungguh-sungguh, kami tidak ada korupsi lagi. Kemauan untuk memberantas korupsi itu bukan hanya dari polisi atau KPK, tapi dari semua pihak, termasuk DPR, pemerintah, dan masyarakat. Semua elemen harus terlibat," jelas pria yang mempelopori pembangunan monorel di Makassar dan Bandung ini.(kpc/bie/irm)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jalan Sulit Berliku Freddy Widjaja Dalam Perjuangkan Haknya

Pimpinan DPR Imbau Tahun Baru 2023 Dirayakan Sederhana

Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

Ketua Umum IMI Bamsoet Tandatangani MoU PT Otomotif Film Indonesia, Berikan Diskon Khusus bagi Anggota IMI

Tanggapi Isu Penundaan Pemilu, Wakil Ketua MPR: Melanggar Konstitusi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2