Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Jiwasraya
Pledoi Rudi Manro: Requisitor Jaksa 'Mengkriminalisasi' Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo
2020-09-30 05:48:41
 

Tim Penasehat Hukum Hary Prasetyo, dibawah Komando Rudianto Manurung SH MH (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Advokat Rudianto Manurung, SH, MH selaku Penasehat Hukum mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo, meminta kepada majelis hakim yang diketuai Rosmina SH MH, agar mengurangi dan meringankan hukuman kliennya, pada saat putusan pada pekan depan. Karena menurutnya, hukuman penjara seumur hidup yang dituntut Jaksa kepada Hary Prasetyo tersebut, sangatlah tidak relevan dan berlebihan.

"Hukuman penjara seumur hidup yang dituntut Jaksa kepada klien kami Hary Prasetyo tersebut, sungguh keterlaluan dan tidak berprikemanusiaan, karena terlalu berat. Sebab, Hary dalam perkara ini, adalah korban dari pada salah seorang elite politik di negeri ini. Oleh karena itulah, kami mohon kepada majelis hakim, agar dapat meringankan hukuman kepadanya. Karena hukuman penjara seumur hidup tersebut tidak relevan dan berlebihan," ujar advokat muda ini, kepada pewarta BeritaHUKUM di Jakarta, pada Selasa (29/9) malam.

Lebih lanjut, Rudianto yang kerap disapa Rudi Manro inipun menilai requisitor Jaksa tersebut, mengabaikan fakta persidangan. Keterangan para saksi-saksi yang nota banenya penting, dan menjadi kunci dalam perkara Jiwasraya ini, entah kenapa tidak pernah dihadirkan. Dengan demikian, kami sangat menyesalkannya, kenapa hal itu bisa terjadi.

"Saya tegaskan sekali lagi, tuntutan seumur hidup itu merupakan kriminalisasi terhadap klien kami," ungkap Rudi, seraya mengatakan oleh karennya kami meminta keringanan kepada majelis hakim agar bisa meringankan hukuman kliennya Hary, karena dia adalah tulang punggung keluarganya.

Pleidoi Hary Prasetyo

Selain penasehat hukumnya, Hary Prasetyo juga membacakan pledoinnya secara pribadi. Dia juga meminta kepada Majelis Hakim agar meringankan hukumannya. Namun, dalam pledoinya tersebut Hary juga menyinggung mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Saya diceritakan dari media bahwa yang melaporkan kasus investasi Jiwasraya adalah Ibu Meneg BUMN Rini Soemarno sendiri kepada pihak-pihak aparat hukum, beberapa saat sebelum beliau lengser dari jabatannya. Ibu menteri menjabat sejak 2015 sampai 2019, jika memang Jiwasraya bermasalah (cadangan dan investasi) kenapa kami ketika periode terebut tidak dipanggil untuk ditegur, dimarahi atau dijewer untuk memperbaiki masalah tersebut. Tidak, Ibu menteri mungkin memilih jalur hukum. Aneh, kejanggalan kejanggalan di atas ada apa sebenarnya?" kata Hary.

Lebih lanjut Hary berkisah, kala itu Direksi baru pilihan Rini juga tidak memiliki pengalaman di bidang asuransi. Dia menyebut direksi baru yang dipilih Rini saat itu hanya membuat Jiwasraya semakin hancur.

"Direksi baru, terutama Direktur Utama yang dipilih oleh Ibu Meneg BUMN pada tahun 2018, belum pernah memiliki pengalaman menjabat sebagai Direktur Utama. Apalagi bidang asuransi jiwa. Tidak ada. Saya menilai Direksi baru hanya ditugaskan untuk "mengebom atau menghancurkan rumah" (Jiwasraya) daripada memperbaiki sesuatu hal prinsip dan struktural yang dianggap perlu," jelasnya.

Contigency Plan

Oleh karena itulah, sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya pada saat itu Hary menerapkan rencana cadangan (contigency plan) dalam mengatasi kondisi keuangan Jiwasraya tersebut. "Kondisi yang memaksa kami melakukan (contigency plan), suatu diskresi direksi untuk bertindak atas sebuah kondisi keuangan Jiwasraya yang abnormal semata-mata untuk menjaga kelanjutan usaha Jiwasraya," jelasnya.

"Sementara kami menunggu suntikan modal Rp6,7 triliun turun dari pemerintah, akan tetapi pada 2009 diputuskan oleh Kementerian Keuangan sebagai 'ultimate shareholder' proposal suntikan dana tersebut tidak dapat dipenuhi," ucap Hary, seraya mengatakan atas keputusan tersebut, Kementerian BUMN memerintahkan direksi Jiwasraya saat itu dengan Direktur Utama Hendrisman Rahim, agar tetap menjaga kelangsungan hidupnya, tanpa masalah, (self healing).

"Tugas kami melanjutkan kondisi tersebut dan tidak menyerah! Sekali lagi apabila kami menyerah pada 2009, maka bisa dibayangkan dampak sistemik diseluruh sektor keuangan, jika Kami gagal bayar atau bahasa terangnya menyerah dengan keadaan!" ujar Hary, sambil mengatakan dampaknya, Jiwasraya harus selalu tampil sehat, laporan-laporan keuangan bulanan kepada Bapepam-LK dan OJK harus selalu baik.

"Tentunya kondisi Jiwasraya yang sebenarnya diketahui oleh regulator, bahkan oleh BPK, perlu jurus tersendiri karena kondisi Jiwasraya juga abnormal. Jika saja dalam kurun waktu 10 tahun kami menjabat, melalui Kementerian BUMN dan OJK mengumumkan ke publik melalui DPR seperti yang direksi Jiwasraya, hancurlah kepercayaan publik," imbuh Hary.

Menurut Hary, modal direksi saat itu hanya surat "going concern" dari Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Dia dan direksi lainnya hanya memiliki tekad dengan itikad baik dengan perjuangan untuk menyehatkan Jiwasraya, tidak ada agenda lain.

"Sangat tidak mudah menjaga laporan keuangan untuk tetap 'solvent' meski sempat dilakukan revaluasi aset pada 2013 karena terpaksa karena tidak ada piihan lain untuk mendadak Rp6,7 triliun harus masuk di buku. Apakah hal tersebut dikatakan semu? Betul, tetapi tidak ada pilihan lain, jika tidak Jiwasraya akan kembali bangkrut pada 2013," imbuhnya.

Lebih lanjut Hary juga menegaskan bahwa semua itu adalah kenaikan aset properti tersebut. Jika disandingkan dengan kewajiban masa lalu yang mencapai bunga di atas 16 persen, tidak akan pernah terpenuhi karena imbal hasil properti tersebut hanya 0,6 persen per tahun.

"Apa yang diperlukan? Direksi kembali tertimpa tangga dan kondisi ini diketahui oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, diperlukan diskresi direksi atas hal ini, diperlukan 'business judgement' untuk menjaga 'going concern' Jiwasraya," tegasnya.

Dituntut Seumur Hidup

Kendati demikian, Hary mengaku sedih dan kecewa, sebab ia dituntut seumur hidup oleh Jaksa. Lantas, Ia pun menilai bahwa tidak ada satu pun hal yang baik di mata Jaksa, untuk meringankan dirinya.

"Apakah yang ringan hanya karena saya belum pernah ditahan? Perjuangan Saya menghidupkan, menyehatkan dan membesarkan Jiwasraya selama 10 tahun, apakah saya seperti pembunuh berdarah dingin yang memutilasi korbannya sehingga saya harus dituntut seumur hidup? Saya merasa fakta persidangan terabaikan, isinya hanya mengulang dakwaan yang berasal dari BAP selama penyidikan," tandasnya.

Sementara itu, dalam persidangan sebelumnya Hary Prasetyo, dituntut jaksa dengan hukuman penjara seumur hidup, serta dihukum membayar denda Rp 1 miliar, subsider 6 bulan penjara. Selain Hary, mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan juga dituntut jaksa. Hendrisman dituntut 20 tahun penjara, Syahmirwan dituntut 18 tahun penjara.

Karena Jaksa meyakini ketiganya melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan untuk persidangan selanjutnya, dengan agenda putusan atau pembacaan Vonis oleh Majelis Hakim, diagendakan pada Senin, 5 Oktober 2020 pekan depan.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Jiwasraya
 
  Jaksa Tuntut Beni Tjokro Seumur Hidup. Penasehat Hukum: Tuntutan Jaksa Hanya Asumsi
  Tiga Mantan Petinggi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
  Demokrat: Rakyat Lagi Butuh Bantuan Malah Bailout Jiwasraya, Sebenarnya Sri Mulyani Ini Siapa?
  KAMI Tolak Keras Penggunaan Uang Rakyat Rp 22 Triliun Untuk Menutupi 'Perampokan' Jiwasraya
  Pemerintah Suntik Jiwasraya Rp 22 T, Bambang Widjojanto: Ngeri, Indonesia Seolah Sedang Disuntik Mati
 
ads1

  Berita Utama
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI

Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?

PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI

Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain

 

ads2

  Berita Terkini
 
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI

Pasal-pasal Oligarkis yang Penuh Konflik Kepentingan Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di UU Cipta Kerja

Polisi: Diduga Cai Changpan Memilih Bunuh Diri karena Terdesak

Siap Demo Besar- besaran, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana Besok

UU Cipta Kerja: Mendobrak Kelambanan Birokrasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2