Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Bawaslu
Praktik Politik Uang Berkedok Pembagian Masker di Tangsel, Masyarakat Lapor Bawaslu
2020-12-08 19:56:05
 

 
TANGERANG, Berita HUKUM - Salah seorang warga Tangerang Selatan (Tangsel) melaporkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh satu satu tim pasangan calon. Temuan masyarakat tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel.

Menurut laporan tersebut, praktik politik uang dilakukan di daerah Pamulang dengan cara pembagia masker yang didalamnya terdapat uang sebesar 50 ribu rupiah. Indikasi politik uang semakin menguat karena dibarengi dengan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon.

"Pembagian masker berisikan uang tunai tersebut terstrukur dan diakhir dengan ajakan untuk memilih salah satu kandidat. Ini merupakan praktik politik uang yang sangat menciderai pesta demokarsi masyarakat Tangsel," ujar Akbarullah saat dikonfirmasi, Kota Tangsel, Senin (7/12).

Akbarullah menekankan, berdasarkan Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pilkada pasangan calon yang terbukti terstruktur, masif, dan sistematis dalam melakukan praktik politik uang dapat didiskualifikasi. Sedangkan perorangan dapat dijerat secara pidana.

"Temuan ini baru di Pamulang, daerah lain kemungkinan besar sama. Praktik politik uang harus dibasmi dengan peran aktif dari masyarakat berupa laporan dan pengaduan. Karena setiap yang menerima ada sanksinya, " lugas Akbarullah

Ia menambahkan bahwa praktik politik uang adalah penyakit demokrasi yang obatnya adalah sanksi berat bagi pelaku dan tim sukses dibelakangnya. Meningkatnya politik uang harus secepatnya ditindak oleh Bawaslu sesuai dengan aturan yang berlaku.(bh/as)



 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Praktik Politik Uang Berkedok Pembagian Masker di Tangsel, Masyarakat Lapor Bawaslu
  Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik
  Bawaslu Resmi Luncurkan 'SIPS', Sistem Percepatan Penanganan Sengketa Pemilu
  Legislator Minta Bawaslu Turunkan Persyaratan Pengawas TPS
  Bawaslu Gelar Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
 
ads1

  Berita Utama
Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

 

ads2

  Berita Terkini
 
Banjir Besar Kalsel, Jangan Lupakan Peran Perkebunan dan Pertambangan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Beri Pekerjaan untuk 15 Pengemis, Risma Itu Ketua BEM atau Mensos?

Warga Manado 8 Kecamatan Dilanda Banjir, 3 Orang Meninggal

Erick Thohir Angkat Budiman Sudjatmiko Jadi Komisaris Independen PTPN V

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2