Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Anies Baswedan
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
2020-11-18 13:32:19
 

Prof. Dr. Drs. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A atau dikenal dengan Din Syamsuddin.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, oleh pihak Polda Metro Jaya justru menguntungkan bagi sang Gubernur.

Sebab, langkah Anies Baswedan yang secara legawa memenuhi pemanggilan tersebut justru menuai simpati dari rakyat. Anies pun kini dielukan sebagai pemimpin masa depan Indonesia oleh publik.

Penilaian ini disampaikan langsung oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (18/11).

"Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rejim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan," tegasnya.

Din Syamsuddin sendiri menilai pemanggilan Anies kental dengan aroma politis dan bahkan mengada-ada.

"Pemanggilan Polda atas Anies bernuansa politis. Dapat dipandang sebagai drama penegakan hukum yang irrasional atau tidak wajar," ujar Din Syamsuddin.

Menurut Din Syamsuddin, belum pernah terjadi Polda Metro Jaya memanggil seorang Gubernur yang merupakan mitra kerjanya sekadar untuk klarifikasi. Berbeda halnya jika dalam rangka penyidikan.

"Mengapa tidak Kapolda yang datang? Dan bukankah izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang melanggar Protokol Kesehatan ada pada Polri?" kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Atas dasar itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah ini menilai pemanggilan Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya merupakan sebuah preseden buruk bagi lembaga penegak hukum seperti Polri.

"Kejadian ini merupakan preseden buruk yang hanya akan memperburuk citra Polri yang overacting," tegasnya.

"Apalagi terkesan ada diskriminasi dengan tidak dilakukannya hal yang sama atas Gubernur lain yang di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa," demikian Din Syamsuddin.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Anies Baswedan
 
  Anies Terus Mendapat Prestasi, Terpilih Jadi Wakil Ketua Pengarah C40 Cities Menghadapi Krisis Iklim
  HNW: Instruksi Mendagri Semestinya Bukan Politis Memberhentikan Kepala Daerah
  Pemanggilan Anies Baswedan Munculkan Kesan Pemerintah Pusat Lepas Tanggung Jawab
  Pemanggilan Anies Menampar Wajah Keadilan Negeri Ini
  Anies Baswedan Dulu Minta Karantina Ditolak Pusat, Aneh.. Polisi Justru Pakai UU Kekarantinaan
 
ads1

  Berita Utama
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU

Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan

SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Raffi Ahmad akan Jalani Sidang Perdana 27 Januari 2021 di PN Depok

Joe Biden Umumkan Paket Stimulus Ekonomi AS termasuk Tunjangan Rp20 Juta Per Warga

Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Sebanyak 42 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa 6,2 SR di Sulawesi Barat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2