Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
SEA Games
Prestasi SEA Games Jeblok, Jusuf Kalla Salahkan Birokrasi yang Berbelit
2017-09-07 15:48:14
 

Ilustrasi. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.(Foto: BH /zul)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kontingen Indonesia dalam SEA Games XXIX/2017 gagal memenuhi target yang dibebankan pemerintah.

Indonesia awalnya diharapkan bisa mengumpulkan 55 medali emas. Sayangnya, hanya 38 medali emas yang bisa dibawa pulang kontingen Garuda.

Total, Indonesia cuma bisa mengumpulkan 191 keping medali, dengan rincian 38 emas, 63 perak, dan 90 perunggu.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa kegagalan kontingen Indonesia dalam mencapai target tersebut salah satunya disebabkan berbelitnya birokrasi manajemen olahraga di dalam negeri.

"Ini yang terjadi karena kita kebanyakan birokrasi. Jadi yang diurus kebanyakan birokrasi olahraganya ketimbang olahraganya," kata Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (5/9) lalu.

Menurut Kalla, birokrasi yang bertingkat tersebut membuat pencarian dana untuk kebutuhan atlet terhambat. Imbasnya prestasi atlet tersendat.

"Terlalu banyak personalia, terlalu banyak sistem yang ada, terlalu banyak tingkatan-tingkatan dalam pengambilan keputusan, terlalu takut untuk mengeluarkan dana karenanya terlambat," kata Kalla.

Karena itu, kata Kalla, persoalan berbelitnya birokrasi itu harus segera ditangani. Apalagi, Indonesia tahun depan akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

"Jadi ini sangat birokratis. Ini harus diperbaiki bagaimana straight forward-nya, short cut daripada sistem yang ada. Sehingga pembicaraan itu olahraga membahas prestasi bukan membahas administrasi prestasi," ujar dia.

Kalla pun mengaku sudah membahas persoalan tersebut dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi untuk mencari solusinya.

"Kami sudah diskusi untuk segera memperbaiki sistem pelatihan atlet, bagaimana sistem prestasi yang baik untuk tahun depan. Jadi kita sudah ambil beberapa keputusan yang penting," ujarnya.

Tak berbeda, Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI, Mohamad Oemar mengatakan bahwa Wapres menginginkan manajemen olahraga yang tidak berbelit-belit.

"Bapak mau sistem yang se-direct mungkin, enggak muter-muter dibirokrasi. Artinya birokrasinya juga harus sudah siap. Karena Presiden dan Wapres menilai terlalu birokratis, terlalu panjang," kata Oemar.

Oemar juga enggan menyalahkan sepenuhnya Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) di SEA Games Malaysia lalu yang gagal memenuhi ekspektasi.

Sebab, kata dia, banyak badan organisasi olahraga di Tanah Air yang harus bertanggung jawab juga.

"Macam-macam kan, ada KOI, KONI, Satlak Prima. Di bawahnya ada Pengurus Besar (PB) lagi. Semua kan akhirnya mengelola administrasi," ujar Oemar.

Seharusnya, kata dia, kewenangan untuk mengatur anggaran yang efektif dan efisien demi kebutuhan atlet itu sepenuhnya kewenangan PB masing-masing cabang olahraga.

"Harusnya, tapi kan tetap harus ke Kemenpora yang mengelola. Kemenpora bagaimana sampai ke atlet yang paling efektif, efisien, akuntabel maksimal dari segi manfaatnya," kata dia.

"Ke depan perlu ada regulasinya dulu. Yang sudah ada mungkin harus direvisi, perpres atau PP yang mengatur tentang itu harus diperbaiki segera. Karena administrasi ini long term, untuk pembinaan dan seterusnya," tutur Oemar.(nm/bh/kompas/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Pengacara Gubernur Papua Dilaporkan ke Badan Intelijen Negara dan Polri terkait Berita Hoax

Komunitas Buruh Samarinda Dorong Firli Maju Pilpres 2024

Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

Ketua Umum IMI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan APRC Danau Toba Rally 2022

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2