Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Proyek Kereta Cepat
Proyek Kereta Cepat Berubah Dibiayai APBN, Fadli Zon: Sebuah Skandal, Harus Ada Investigasi Serius
2021-10-31 15:57:09
 

Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kini memutuskan untuk membiayai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Awalnya pada tahun 2016, pemerintah berjanji tidak akan menggunakan APBN untuk proyek kereta cepat tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejak awal sudah bermasalah.

Fadli menyebut, biaya proyek kereta cepat membengkak seenaknya sehingga mengambil biaya dari APBN. Dia berpendapat, kondisi itu merupakan skandal yang harus diinvestigasi.

"Proyek kereta cepat sejak awal sdh bermasalah. Tak ada urgensi tapi dipaksakan. Lalu biaya membengkak seenaknya, mengambil APBN. Ini bisa dibilang sebuah skandal. Harus ada investigasi serius," kata Fadli Zon di akun Twitter-nya, Sabtu (30/10).

Hal itu disampaikan Fadli Zon sambil menanggapi pemberitaan dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana APBN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebutkan alasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memakai APN lantara kondisi proyek yeng mengalami pembengkakan.

"Problem-nya adalah corona datang, dan kita ingin pembangunan tepat waktu. Corona datang membuat beberapa hal menjadi terhambat," ujar Arya Sinulingga dalam keterangannya, Sabtu, 9 Oktober 2021 lalu.

Arya mengungkapan pembengkakan juga terjadi karena ada perubahan desain. Ia menyebut perubahan anggaran bukan hal yang baru seperti proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol.

"Pembengkakan itu hal yang wajar. Namanya pembangunan awal dan sebagainya, itu membuat hal yang jadi agak terhambat. Jadi, di mana-mana juga kemunduran yang sebelumnya itu akan menaikkan cost," ujar Arya.(pikiranrakyat/bh/sya)/



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap

Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia

Peringati HDKD ke-77, Lapas Salemba Gelar Baksos Membersihkan Masjid As-Salam BPOM RI

Apresiasi Komitmen Pengusutan Kasus Brigadir J, HNW: Demi Keadilan Hukum, Harusnya Demikian Juga Untuk Kasus KM 50

Amien Rais: Partai UMMAT Siap Jadi Peserta Pemilu 2024

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2