Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
RAPBN
RAPBN 2012 Tidak Prorakyat
Wednesday 28 Sep 2011 21:52:40
 

Ilustrasi pembahasan anggaran di DPR (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski nilainya meningkat ketimbang tahun lalu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012 sebesar Rp 1.418,497 triliun tidak berpihak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan besaran anggaran yang dialokasikan hanya dana yang bersifat residual dan terbatas bagi warga miskin.

"Dari data yang didalam dalam RAPBN 2012, ternyata untuk bidang kesejahteraan sosial hanya dialokasikan sebesar Rp 73,16 triliun atau 5,16%. Ini pun disebarkan ke berbagai program dan sektor," kata peneliti senior Komisi Anggaran Independen (KAI) Justinus Prastowo di Jakarta, Rabu (28/9).

Dipaparkan Justinus, besaran angka untuk kesejahteraan sosial masih lebih kecil dibandingkan anggaran pegawai. Alokasi terbesar belanja sosial yang terdapat di lima program yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 23,6 triliun, beras miskin (raskin) Rp15,6 triliun, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) Rp 12,3 triliun, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Rp 5,9 triliun serta program keluarga harapan (PKH) Rp2,1 triliun.

Padahal, kata Justinus, belanja sosial harus dinaikan, bila Indonesia hendak menyelamatkan kaum perempuan dan anak-anak. Namun, pemerintah justru memberikan angka yang lebih besar bagi anggaran pegawai. “Ini sangat tidak sebanding untuk menyeterahkan rakyat,” ujar dia.

Besaran alokasi kesehatan dan pendidikan serta jaminan sosial, menurut dia, harus setara dengan negara-negara lain yang mengalokasikan 10-15% atau minimal 3% dari PDB. "Pemerintah sidah waktunya segera menyusun program-program pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak secara lebih nyata, komprehensif dan berkelanjutan, sejajar dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Kaum ini harus diprioritaskan,” tandas Justinus.(mic/ind)



 

 
   Berita Terkait > RAPBN
 
  DPR Sepakati RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah 2019
  RAPBN 2018 Masih Belum Realistis dan Kredibel
  RAPBN 2018 Jauh Dari Harapan
  Pemerintah Jangan Terjebak Pola Gali Lubang Tutup Lubang
  DPR Minta RAPBN 2017 Lebih Realistis
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2