Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
RAPBN
RAPBN 2012 Tidak Prorakyat
Wednesday 28 Sep 2011 21:52:40
 

Ilustrasi pembahasan anggaran di DPR (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski nilainya meningkat ketimbang tahun lalu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012 sebesar Rp 1.418,497 triliun tidak berpihak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan besaran anggaran yang dialokasikan hanya dana yang bersifat residual dan terbatas bagi warga miskin.

"Dari data yang didalam dalam RAPBN 2012, ternyata untuk bidang kesejahteraan sosial hanya dialokasikan sebesar Rp 73,16 triliun atau 5,16%. Ini pun disebarkan ke berbagai program dan sektor," kata peneliti senior Komisi Anggaran Independen (KAI) Justinus Prastowo di Jakarta, Rabu (28/9).

Dipaparkan Justinus, besaran angka untuk kesejahteraan sosial masih lebih kecil dibandingkan anggaran pegawai. Alokasi terbesar belanja sosial yang terdapat di lima program yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 23,6 triliun, beras miskin (raskin) Rp15,6 triliun, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) Rp 12,3 triliun, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Rp 5,9 triliun serta program keluarga harapan (PKH) Rp2,1 triliun.

Padahal, kata Justinus, belanja sosial harus dinaikan, bila Indonesia hendak menyelamatkan kaum perempuan dan anak-anak. Namun, pemerintah justru memberikan angka yang lebih besar bagi anggaran pegawai. “Ini sangat tidak sebanding untuk menyeterahkan rakyat,” ujar dia.

Besaran alokasi kesehatan dan pendidikan serta jaminan sosial, menurut dia, harus setara dengan negara-negara lain yang mengalokasikan 10-15% atau minimal 3% dari PDB. "Pemerintah sidah waktunya segera menyusun program-program pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak secara lebih nyata, komprehensif dan berkelanjutan, sejajar dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Kaum ini harus diprioritaskan,” tandas Justinus.(mic/ind)



 
   Berita Terkait > RAPBN
 
  Penuh Tantangan, RAPBN 2021 Dituntut Kredibel
  Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran
  DPR Sepakati RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah 2019
  RAPBN 2018 Masih Belum Realistis dan Kredibel
  RAPBN 2018 Jauh Dari Harapan
 
ads1

  Berita Utama
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja

Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mau Mobil Matic Tetap Awet Terawat? Ini Cara Mengendarai yang Benar

Satu Tahun Jadi Mendkbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari Serikat Guru

Solusi Kapolda Metro dan Gubernur DKI Jakarta Atasi Keterlibatan Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Kasus Pelecehan Seksual oleh Michael Jackson Kandas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2