Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Mandek di Pemerintah
2019-07-03 16:41:24
 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.(Foto: jaka/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menjelaskan salah satu hambatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum masuk untuk dibahas di DPR karena belum adanya kesepakatan pada tim pemerintah. Padahal sejak 2016 RUU ini telah masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Hal ini ia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam acara Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7). Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku masih menunggu karena sebelumnya antara DPR dengan pemerintah telah sepakat bahwa RUU tersebut menjadi inisiatif dari pemerintah.

"Kita ada persoalan nih salah satu hambatan kenapa sih RUU PDP ini belum masuk ke DPR, yang kita dengar penjelasan berkali-kali adalah di tim pemerintah sendiri ini belum selesai persoalannya. Salah satu penjelasannya ternyata di pemerintah sendiri belum sepakat, salah satu yang krusial menurut saya adalah yang kita dengar, apa yang dimasud dengan data pribadi dan data publik yang tidak pribadi," ucap Sukamta.

Politisi dapil Yogyakarta ini menilai bahwa dunia digital tak akan berkembang apabila perlindungan data pribadinya tidak beres. Ia juga mengasumsikan teknologi digital dan segala inovasinya akan berjalan baik apabila urusan perlindungan data pribadinya sudah terselesaikan.

"Di peraturan Menteri Kominfo yang bicara soal perlindungan data pribadi itu juga belum cukup. Kita berharap mudah-mudahan kerena ini sangat urgent, yang turunan dari ini semua karena dunia digital ini sudah akselerasinya tinggi sekali dan kita sudah ini revolusi industri 4.0 dan pemerintah sudah menyiapkan masuk revolusi 5.0. Ini artinya akselerasi dunia digital ini akan sangat cepat sekali perkembangannya," pungkasnya.(er/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polisi Tangkap Hacker 1.309 Situs di Sleman Yogyakarta

Soal Wacana Mendikbud Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh, Komisi X DPR RI: Perlu Banyak Pertimbangan

Prahara di Bank CIMB Niaga Terkait Kredit Rp18 Milyar. Benarkah Menggunakan Tandatangan dan Cap Jempol Palsu?

Kejari Karo MoU Dengan Para Kades Untuk Melakukan Pendampingan Hukum Terkait Dana Desa

MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2