Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
RUU
RUU Dibahas DPR Bersama Pemerintah
2020-02-21 17:23:40
 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam.(Foto: Suci/Od)
 
BALI, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menjelaskan, dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), DPR tidak sendiri tapi bersama-sama dengan pemerintah. Ketika Pemerintah menolak atau DPR RI yang menolak, pembahasan RUU itu tidak akan selesai.

Hal tersebut disampaikan Ibnu menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa Universitas Udayana terkait rendahnya capaian legislasi dan komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU Prolegnas 2019-2024, saat pertemuan Tim Sosialisasi Prolegnas dan RUU Prioritas Baleg dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Rektor Unud Raka Sudewi beberapa hari lalu.

"Pembahasan RUU itu DPR tidak sendiri, tapi juga harus bersama-sama dengan pemerintah, ketika dari pemerintahnya nolak tidak jadi, dari pemerintah mau, DPR tidak mau, ya tidak jadi. Harus kedua belah pihak, seiring dan sejalan," jelas Ibnu di Ruang Bangsa Gedung Rektorat Unud, Jimbaran, Bali.

Ia menjelaskan, ada satu RUU yang tidak selesai pada periode lalu yaitu RUU Minuman Beralkohol yang mana saat pembahasannya, DPR mendesak untuk diselesaikan namun pemerintahnya tidak setuju. Padahal pembahasan norma pasalnya sudah selesai.

Sementara itu dalam pertemuan yang dihadiri pemangku kepentingan di Bali dan Civitas Akademika Unud, Anggota Baleg Desy Ratnasari menambahkan, yang menjadi kuncinya adalah ketika lebih sedikit stakeholder yang terlibat, lebih sedikit substansi politis yang ada di dalam sebuah Rancangan Undang-Undang, maka akan cepat selesai pembahasannya.

"Kuncinya lebih sedikit stakeholder yang terlibat, lebih sedikit substansi politis yang ada di dalam sebuah Rancangan Undang-Undang akan lebih cepat selesai, itu kuncinya. Lalu kemudian, lebih banyak muatan politisnya, lebih banyak stakeholder yang terlibat apalagi undang-undang yang memberikan kemanfaatan kepada stakeholder itu pasti lebih kompleks pembahasannya. Kompleks kepentingannya untuk ada di dalam substansi undang-undang itu pasti akan menjadi lebih banyak yang terlibat," papar Desy.

Lebih lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, 9 fraksi yang ada di DPR juga menjadi dinamika politis di lembaga legislatif ini. "DPR adalah lembaga politik, oleh karena itu banyak keputusan-keputusan politik yang melibatkan 9 fraksi dalam penyelesaian legislasi sebagaimana fungsi legislasi yang dimiliki sebagai anggota dewan," pungkasnya.

Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Dewa Gede, salah satu Mahasiswa Unud yang hadir Gede mempertanyakan minimnya capaian RUU Prolegnas dari DPR periode sebelumnya, dan mempertanyakan seberapa besar komitmen anggota DPR RI saat ini untuk menuntaskan Prolegnas 2019-2024. "Seberapa komitmen dari bapak ibu sekalian dalam menuntaskan prolegnas dalam periode ini," tanyanya.(sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > RUU
 
  RUU Dibahas DPR Bersama Pemerintah
  Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
  Pemerintah Harap RUU Aparatur Sipil Negara Bisa Disahkan April
  Komisi IV Targetkan Selesaikan 4 RUU Prioritas Legislasi Nasional
  5 RUU Prioritas Diselesaikan DPR
 
ads1

  Berita Utama
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita

Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19

Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan

Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2