Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Omnibus Law
RUU Omnibus Law Tidak Aspiratif dan Tidak Pecahkan Persoalan Bangsa
2020-02-20 15:08:12
 

Suparji Ahmad (kiri) dan Hatta Taliwang (kanan).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Ahli Pidana, Prof. Dr Suparji Ahmad menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tidaklah aspiratif, dikarenakan menurutnya banyak steackhoulder tidak diajak terlibat dalam pembahasan, demikian ungkapnya menyampaikan pada wartawan usai sesi diskusi publik digelar tim Pokja bidang Hukum Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertajuk, 'Kontroversi Omnibus Law,' berlangsung di Sekretariat Pusat KAHMI Jakarta Selatan pada. Rabu (19/2).

Sepertinya, menurut Suparji kalau bapak Presiden Jokowi ini seolah 'pasang target', timpalnya.

"Semua serba cepat. Hingga akhirnya itu banyak salah-salah. Nah, salah-salah itu pun masih misterius. Sebetulnya itu yang dimauin atau salah ketik kesalahan draft kemarin," ujar Suparji.

Sementara, Suparji pun turut mengakui dari sisi prosedural yang tidak aspiratif. Kemudian, subtansi banyak yang hanya sekadar ambil sana sini. Lalu, dari sisi solusinya tidak mampu menyelesaikan persoalan dihadapi bangsa ini.

Namun, dalam hal ini tidak bisa diabaikan suatu opini bahwa sebetulnya ada suatu arus besar tentang modal besar yang ingin masuk ke Indonesia, ungkap Suparji.

"Lalu, dikemas dalam bentuk Cipta Kerja. Tapi formulasi tentang Cipta Kerja sendiri belum secara jelas, dan semua diambil-ambil Undangan-Undang Halal, Jaminan Halal, Undangan-Undang Pers, Undang-Undang ini diambil. Ini menurut saya juga pola tidak komprehensif," paparnya.

Sementara itu, di lokasi turut angkat bicara memberikan komentar, salah seorang Politisi, bapak M. Hatta Taliwang yang menegaskan, ini nampak ibarat semacam sekeranjang resep dituangkan untuk pasien yang sedang kurang sehat atau sudah sakit berat, sindirnya.

"Karena obat-obat sebelumnya kurang mampu, kurang mujarab. tengok saja semisalnya, 'Tax Amnesty' gagal, 'Paket Kebijakan Ekonomi' yang sampai 16 biji (buah) itu juga tidak merubah apa-apa," cetusnya mengingatkan.

Lantaran itulah, Kemuka mantan anggota DPR RI Fraksi PAN itu menengarai bahwa kalau ini mungkin 'obat terakhir'. Jadi sebelum pasiennya pingsan atau apa gitu.

"Jadi ini keadaannya seperti itu. Sehingga Rizal Ramli sudah prediksi bahwa keadaannya terlalu berat. Kondisi ekonomi ini susah nolongnya," jelas Hatta Taliwang.

Menurutnya, mungkin karena apalagi 'tebal' begitu yah. . Pembahasannya itu pasti panjang dan bertele-tele. "Kecuali yang punya paket itu mau borongan. Wallohu 'alam, bisa lebih cepat..," tuturnya.

Hatta Taliwang juga menegaskan, "jadi sebenarnya bukan itu soalnya. Inti persoalannya ialah penegakan hukum dan juga Kepercayaan Internasional. Lalu, bagaimana dia percaya kalau orang hilang disini (seperti) kasus (Harun) Masiku ngga ketemu. Itu penegakan hukum di mata dunia...?," tegasnya

"Ditambah juga, kasus Novel Baswedan, itukan indikasi dunia bagaimana hukum di Indonesia. Itu persoalan hukum sebenarnya," pungkas Hatta Taliwang.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Omnibus Law
 
  Menteri ATR Soal Omnibus Law: Diharapkan Mengundang Banyak Investor
  Rocky Gerung: Pesan Omnibus Law Hanya 2, Tekan Upah Buruh dan Rusak Lingkungan
  Puluhan Ribu Buruh Banten Aksi Tolak RUU Omnibus Law, Berikut Jalan yang Lumpuh Total
  3 Konfederasi Buruh Hidupkan Kembali MPBI Bersatu Tolak RUU Omnibus Law
  Diskusi KMI: Mendongkrak Ekonomi Indonesia Melalui Omnibus Perpajakan
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14

Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

Polisi Tindak Tegas Bagi Warga Langgar PSBB, Ini Pasalnya

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Polri Diingatkan agar Tidak Keluar dari 'Due Process of Law'

KPN Jakpus Dr Yanto Ucapkan Selamat Kepada HM Syarifuddin Atas Terpilih Menjadi Ketua MA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2