Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Ormas
Refly Harun: Isi Perppu Yang Disetujui Menjadi UU Ormas Sangat Berbahaya
2017-11-08 05:25:45
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui menjadi UU Ormas ini sangat berbahaya. Dengan UU ini, pemerintah memiliki senjata untuk membubarkan Ormas kapanpun dengan alasan sejumlah dalil dalam UU itu.

"Tentu kita menghormati Perppu Ormas sudah disetujui DPR menjadi UU. Namun sejak awal secara pribadi saya menolak Perppu Ormas ini. Kalau kita lihat secara jernih isi Perppu, kita akan tahu betapa bahayanya Perppu ini bila suatu saat jatuh ke tangan pemimpin yang kuat, yang berwatak anti-demokrasi," kata Refly Harun dalam diskusi dengan tema "Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dalam Demokrasi Pancasila" di Press Room, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/11). Turut berbicara dalam diskusi ini Ketua Fraksi PAN MPR Ali Taher Parasong. Diskusi ini merupakan kerjasama Koordinator Wartawan Parlemen dan Biro Humas MPR.

Refly sebagai ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia.mengungkapkan tiga hal penting dalam Perppu Ormas yang telah disetujui menjadi UU ini. Pertama, Perppu menghilangkan prosedur hukum. Kedua, memberi tambahan definisi tentang bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Pancasila bukan hanya komunisme, leninisme, marxisme, tetapi juga paham lain. Ketiga, Perppu Ormas menjatuhkan hukuman yang berat dan cenderung tidak masuk akal.

"Melihat Perppu ini bukan sekadar untuk membubarkan HTI saja. Tetapi banyak dalil yang digunakan untuk membubarkan Ormas," kata Refly. Dia memberi contoh menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama, mengumpulkan dana untuk partai politik, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, dan masih banyak aturan lainnya. Dengan melanggar aturan itu, pemerintah bisa langsung membubarkan Ormas.

Menurut Refly, jika UU Ormas itu di tangan pemerintah yang kuat dan otoriter maka bisa menjadi ancaman. "Sekarang ini masih ada pers yang kuat, oposisi, dan lainnya. Bukan tidak mungkin, pada periode pemerintahan berikutnya lebih kuat dan otoriter. Karena itu jangan memberi cek kosong kepada pemerintah," katanya.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PAN MPR Ali Taher Parasong menolak Perppu Ormas karena tidak melihat adanya kegentingan yang memaksa dan tidak ada kekosongan hukum. Di mata Ali Taher, tidak ada fenomena kegentingan yang memaksa, Kegentingan saat ini adalah korupsi dan narkoba.

"Saya menduga lahirnya Perppu ini karena pemerintah melihat masyarakat sangat kuat. Masyarakat kuat karena terjadi krisis kepercayaan di masyarakat. Pertama pertumbuhan ekonomi tidak membawa kesejahteraan. Kedua penegakan hukum yang cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas," jelasnya.

"Kehadiran UU Ormas bisa membelenggu kebebasan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pandangan, pendapat dan kritik sosial," imbuh Ali Taher.

Dalam persoalan Ormas, Ali Taher menyebutkan tiga persyaratan yaitu adanya pengakuan negara, jaminan, dan perlindungan terhadap Ormas. Negara harus memberi pengakuan, jaminan, dan perlindungan. Karena itu, sebelum membubarkan Ormas, negara melakukan pembinaan, edukasi, dan pendekatan persuasif kepada Ormas.

"Bukan tanpa peringatan satu, dua, dan tiga, melakukan pemanggilan Ormas untuk pendekatan persuasif dan pembinaan, tiba-tiba seperti dijatuhkan bom (dibubarkan). Kita tolak karena tidak ada tiga persyaratan itu," ucapnya.(MPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Ormas
 
  Relawan PRASA Siap Jadi Garda Terdepan Strategi Pemenangan Prabowo-Sandi 2019
  PRASA Siap Deklarasi Akbar Relawan Bangun Ukhuwah Kepemimpinan Nasional Pemilu 2019
  Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
  Acara Peresmian Mabes Gerakan Laskar Pro 08 di Matraman Jakarta
  Aksi Demo 4 Ormas Lampura Tuntut Kejelasan Anggaran Disdikbud dan Panwas
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

 

  Berita Terkini
 
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

Melukis di Atas Media Kipas: Agar Anak-anak Paham Perdamaian dan Persahabatan

Resmi Bercerai, Ada 4 Poin Pernyataan Keras Sule

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

Lomba Melukis di Kodam Jaya Raih Rekor MURI

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2