Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Revisi UU KPK
Relawan Jokowi Presidium RIB Tolak Revisi UU KPK
2019-09-09 05:39:12
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) menyatakan mendukung desakkan publik menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas.

Hal itu disampaikan Ketua Presidium RIB Lisman Hasibuan dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (8/9) malam.

Lisman mengungkapkan, desakkan publik yang begitu deras dan banyaknya aspirasi masyarakat luas agar upaya revisi UU KPK itu ditolak Presiden Jokowi.

"(KPK) Selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air," ucap Lisman.

"Maka kami sejumlah organ relawan Jokowi yang tergabung dalam Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) mendukung desakkan publik menolak revisi UU KPK dan meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas sesuai keinginan rakyat Indonesia di tengah kegaduhan yang saat ini terjadi," tegas Lisman.

Presidium RIB, lanjut Lisman, juga meminta Presiden Jokowi untuk melakukan langkah-langkah awal untuk tidak menerbitkan Surpres atas RUU Revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

"Karena pemberantasan korupsi di Indonesia (kembali) sedang diujung tanduk," cetusnya.

Selain itu, Ketua Presidium RIB menyebut ada beberapa persoalan yang akan terjadi apabila revisi UU KPK ini tetap dilakukan.

Berikut ada 9 persoalan revisi UU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK:

1. Independensi KPK terancam
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi
5. Penuntutan Perkara Korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6. Perkara korupsi yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
7. Kewenangan pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas
8. Kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan
9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.(rl/bh/amp)



 
   Berita Terkait > Revisi UU KPK
 
  Relawan Jokowi Presidium RIB Tolak Revisi UU KPK
  Forum Guru Besar Harapkan Revisi UU KPK Ditarik dari Prolegnas
  Presiden PKS: Cabut Revisi UU KPK dalam Prolegnas
  Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR Sepakat Tunda Pembahasan Revisi UU KPK
  Ketua KPK: Saya Siap Mengundurkan Diri Jika Revisi UU KPK Dilakukan
 
ads1

  Berita Utama
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja

Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami

Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet

Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman

Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja

Bareskrim Polri Dukung Yayasan GONG Indonesia Bangun Standarisasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

Kunjungan Jokowi ke Riau, Syahrul Aidi Minta Bukan Jalan Tol Saja Dibangun, Tapi Juga Jalan Umum

Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2