Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Infrastruktur
Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
2018-08-25 08:54:29
 

Ilustrasi. Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur pada 2019 dinilai hanya menghamburkan anggaran negara. Pada pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus lalu, pemerintah menambah anggaran infrastruktur hingga Rp420,5 triliun. Naik sekitar Rp10 triliun dari tahun 2018 yang mencapai Rp410,4 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, harusnya semua anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Nyatanya, kata Bambang, tak menumbuhkan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi justru turun. Jadi, proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah hanya menghamburkan uang negara.

"Selama empat tahun terakhir, pemerintah sudah menghabiskan anggaran Rp1.500 triliun untuk membangun infrastruktur. Ternyata, infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah tak dibutuhkan masyarakat," ungkap Bambang saat dihubungi untuk dimintai komentarnya, Jumat (24/8). Dia mencontohkan, jalan yang dibangun di Papua juga tidak bermanfaat, karena tidak digunakan masyarakat setempat.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak melewati kajian mendalam, sejauh mana sisi manfaatnya bagi masyarakat luas dan punya dampak ekonomis. "Infrastruktur yang dibuat pemerintah main-main. Kalau tidak bermanfaat, sebaiknya anggaran infrastruktur disimpan saja," ujarnya.

Yang memprihatinkan lagi, lanjut Anggota Banggar ini, pembangunan infrastruktur tersebut dipastikan akan membebani APBN, karena diambil dari utang. Dengan masifnya pembangunan infrastruktur, mestinya juga menghidupkan usaha kontrkator dan menyerap banyak tenaga kerja.

Faktanya, menurut politisi dapil Jatim itu, dari ratusan ribu pengusaha kontraktor, justru 37 ribu di antaranya bangkrut. Sebaiknya, pemerintah lebih selektif lagi memilih proyek infrastrutur.(mh/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2