Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
HAM
Ricuh Demonstrasi Pembubaran Simposium Tragedi 1965
2016-04-19 00:17:41
 

Front Pancasila demo depan lokasi Simposium Membedah Nasional Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4). menginginkan pembubaran acara simposium karena bertentangan dengan Pancasila.(Foto: TRIBUNNEWS/HERUDIN
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Polisi menahan dua orang demonstran yang berasal dari Front Pancasila saat berdemo di Tugu Tani.

Mereka diamankan karena tidak mematuhi perintah kepolisian untuk tetap menjalankan kendaraannya hingga Patung Kuda.

Dua orang tersebut justru melakukan aksi duduk di jalan dan sama sekali tidak mengindahkan instruksi dari Kabagops Polres Jakarta Pusat, AKBP Susatyo Purnomo.

Petugas kepolisian yang menjaga ketat demo tersebut akhirnya mengangkut dua demonstran itu dan membawanya ke mobil polisi.

Sempat terjadi adu mulut antara pendemo dan polisi. Namun hal itu tidak dalam waktu yang lama.

"Polisi PKI, Polisi PKI, bukan kita yang dibubarkan. Tapi simposium yang di dalam itu yang harus bubar," tegas seorang demonstran yang berada di lokasi, Jakarta, Senin (18/4).

Sebelumnya, Sekumpulan orang yang tergabung dalam Front Pancasila menolak adanya Simposium Nasional Korban 65 yang digelar di Hotel Aryaduta Jakarta. Menurut mereka, acara yang digelar tersebut menyalahi Pancasila.

"Itu acara PKI yang harus dibubarkan. Mereka-mereka yang ada di dalam adalah anak-anak PKI yang tidak boleh dilindungi negara," jelas orator, Alfian Tanjung di Tugu Tani, Jakarta, Senin (18/4).

Dia menegaskan bahwa acara Simposium Nasional itu memiliki tendensi untuk membangkitkan kembali paham komunisme di Indonesia dan meminta pemerintah untuk minta maaf atas korban-korban yang dianggap PKI itu.

Sementara, Simposium nasional yang bertajuk, "Membedah Tragedi Berdarah 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang berlangsung di Hoel Aryaduta, Senin (18/4) tetap dilaksanakan. Adapun Simposium tersebut diprakarsai oleh oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB) dan didukung oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.(ap/tribunnews/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > HAM
 
  Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
  JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
 
ads

  Berita Utama
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 

  Berita Terkini
 
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak

PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat

Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2