Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
HAM
Ricuh Demonstrasi Pembubaran Simposium Tragedi 1965
2016-04-19 00:17:41
 

Front Pancasila demo depan lokasi Simposium Membedah Nasional Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4). menginginkan pembubaran acara simposium karena bertentangan dengan Pancasila.(Foto: TRIBUNNEWS/HERUDIN
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Polisi menahan dua orang demonstran yang berasal dari Front Pancasila saat berdemo di Tugu Tani.

Mereka diamankan karena tidak mematuhi perintah kepolisian untuk tetap menjalankan kendaraannya hingga Patung Kuda.

Dua orang tersebut justru melakukan aksi duduk di jalan dan sama sekali tidak mengindahkan instruksi dari Kabagops Polres Jakarta Pusat, AKBP Susatyo Purnomo.

Petugas kepolisian yang menjaga ketat demo tersebut akhirnya mengangkut dua demonstran itu dan membawanya ke mobil polisi.

Sempat terjadi adu mulut antara pendemo dan polisi. Namun hal itu tidak dalam waktu yang lama.

"Polisi PKI, Polisi PKI, bukan kita yang dibubarkan. Tapi simposium yang di dalam itu yang harus bubar," tegas seorang demonstran yang berada di lokasi, Jakarta, Senin (18/4).

Sebelumnya, Sekumpulan orang yang tergabung dalam Front Pancasila menolak adanya Simposium Nasional Korban 65 yang digelar di Hotel Aryaduta Jakarta. Menurut mereka, acara yang digelar tersebut menyalahi Pancasila.

"Itu acara PKI yang harus dibubarkan. Mereka-mereka yang ada di dalam adalah anak-anak PKI yang tidak boleh dilindungi negara," jelas orator, Alfian Tanjung di Tugu Tani, Jakarta, Senin (18/4).

Dia menegaskan bahwa acara Simposium Nasional itu memiliki tendensi untuk membangkitkan kembali paham komunisme di Indonesia dan meminta pemerintah untuk minta maaf atas korban-korban yang dianggap PKI itu.

Sementara, Simposium nasional yang bertajuk, "Membedah Tragedi Berdarah 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang berlangsung di Hoel Aryaduta, Senin (18/4) tetap dilaksanakan. Adapun Simposium tersebut diprakarsai oleh oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB) dan didukung oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.(ap/tribunnews/bh/sya)



 
   Berita Terkait > HAM
 
  Prabowo Subianto Ditantang Minta Maaf ke Publik Soal Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu
  Jokowi: Dengan Pikiran Jernih Saya Mengakui Pelanggaran HAM Berat Memang Terjadi
  Pemerintah Indonesia Diminta Tanggapi Serius Tuduhan Pelanggaran HAM dalam Aplikasi Pedulilindungi
  Polri Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa Peringati Hari HAM
  Barikade '98 Desak Pemerintah Tuntaskan Kejahatan HAM 1998 dan Kasus Korupsi
 
ads1

  Berita Utama
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?

Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?

5 Oknum Anggota Polri Ditangkap di Depok, Diduga Konsumsi Sabu

Mardani: Hak Angket Pemilu 2024 Bakal Bikin Rezim Tak Bisa Tidur

Hasto Ungkap Pertimbangan PDIP untuk Ajukan Hak Angket

Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2