Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Freeport
SBY Didesak Tinjau Ulang Kontrak Karya Freeport
Monday 03 Oct 2011 15:58:17
 

Ilustrasi unjuk rasa menentang keberadaan Freeport di Papua, Indonesia (Foto: Ist)
 
*Hasil pertambangan emas, perak dan lainnya tidak masuk dalam hitungan pembayaran pajak

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Puluhan aktivis yang menamakan diri Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem Jakarta) mengelar unjuk rasa di depan gedung Plaza 89, kuningan, Jakarta, Senin (3/10). Mereka menuntut pemerintah RI untuk meninjau ulang kontrak karya PT. Freeport di Indonesia.

Dalam orasinya tersebut, pendemo menyatakan bahwa kontrak karya hanya mencantumkan soal tambang saja, sedangkan emas, perak dan yang lainnya tidak pernah disebut secara definitif. Nilai keuntungan dari hasil penjualan tambang itu, selain tembaga yang diduga lebih besar harga jualnya itu, tak penah tidak pernah dihitung.

"Kontrak karya yang menjadi payung hukum beroperasinya Freeport Indonesia selama ini, sangat curang dan ilegal dalam transparasi dan ketetapan pajak bagi negara. Sudah waktunya pemerintah di bawah Presiden SBY untuk meninjau ulang dan membatalkan kontrak karya itu, kata koordinator pengunjuk rasa, Faisal Rahman.

Menurut Faisal, selama 40 tahun Freeport beroperasi di Indonesia, sama sekali tidak mendatangkan manfaat untuk rakyat Papua maupun Indonesia. Sebaliknya, malah merusak lingkungan tanah Papua. Bahkan, kerusakan lingkungan itu diperkuat dan dibeberkan secara akurat dalam laporan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

"Kesengsaraan Masyarakat Papua, diperkuat dengan laporan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang menyatakan bahwa telah terjadi degradasi dan penurunan kualitas lingkungan hidup di Papua. Jika terus dibiarkan, kami khawatir akan sangat merugikan Indonesia," jelas Faisal.

Sebagaimana diketahui, praktik penambangan PT. Freeport Indonesia memiliki efek merusak pada hutan dan suku pedalaman di Indonesia. Proyek yang terbesar dan paling terkenal yang dilakukan perusahaan Freeport-McMoran yang berbasis di New Orleans, Amerika Serikat (AS) itu, telah menjalankan pertambangan emas, perak, dan tembaga Gunung Ertsberg di Papua, Indonesia. Selama proyek berjalan, perusahaan itu telah mengubah gunung itu menjadi lubang sedalam 600 meter.

Seperti yang telah didokumentasikan New York Times dan banyak kelompok lingkungan hidup, perusahaan pertambangan tersebut membuang limbah dalam ukuran yang mengejutkan ke dalam sungai-sungai lokal, membuat aliran dan daerah basahnya menjadi "tidak cocok untuk kehidupan akuatik".

Menurut perkiraan, Freeport menimbulkan 700.000 ton limbah setiap harinya dan limbah batu yang tersimpan di dataran tinggi - kedalaman 900 kaki di berbagai tempat - saat ini telah mencapai luas 3 mil persegi. Survei pemerintah menemukan bahwa pertambangan tersebut telah menghasilkan tingginya tingkat tembaga dan sedimen hingga hampir semua ikan menghilang dalam radius sekitar 90 mil persegi daerah basah di sepanjang sungai di sekitar lokasi mereka.(tnc/irw)



 
   Berita Terkait > Freeport
 
  Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
  Wahh, Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport terkait Perpanjangan Izin
  Komisi VII Kawal Masalah Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Freeport
  Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020
  Otto Hasibuan: Ada Potensi Kerugian Negara Dalam Pembelian 51% Saham Freeport
 
ads1

  Berita Utama
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

 

ads2

  Berita Terkini
 
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO

Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati

Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang

Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'

Wahai Pemuda, Jangan Jadi Pecundang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2