Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Pencemaran Nama Baik
Said Didu Diperiksa Polisi, Ngaku Tidak Mengkritik, tapi Sampaikan Analisis Kebijakan
2020-05-16 02:52:43
 

Muhammad Said Didu saat memberikan pernyataan kepada wartawan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu menyatakan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah. Meskipun akibat sikapnya itu dia harus berurusan dengan hukum.

"Demi kebaikan negara dan pemerintah tepat mengambil kebijakan insyaAllah saya tetap melakukan hal kajian analisis kebijakan dengan solusi, jadi tidak berhenti," kata Said Didu di sela-sela menjalani pemeriksaan, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (15/5).

Menurutnya, setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya termasuk ketika dirinya menyebut Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan "hanya memikirkan uang, uang dan uang", itu adalah bagian daripada kajian analisis.

"Karena orang tuh selalu melihat setengahnya, sehingga dianggap kritik, padahal sebenarnya itu adalah analisis kebijakan," terangnya.

Said Didu kemudian menjelaskan, pernyataannya dan berbuntut hukum itu sebetulnya analisis kebijakan.

Saat itu, ketika dia diwawancara oleh Husbeno Arief dalam channel Youtube miliknya, konteks pernyataanya adalah pemerintah dinilai lebih memilih mengambil tindakan penyelamatan ekonomi, dibanding nyawa manusia di tengah corona.

"Dan saya juga menyatakan di terakhir kan, kalau pilihannya nyawa manusia, maka sebaiknya anggaran-anggaran lain dipotong dulu untuk penanganan Covid-19. Kan itu solusi yang saya sampaikan. Nah, biasanya orang menganalisis hanya (sepotong), bukan satu kesatuan yang dilihat," urai Said Didu.

Sementara, Kuasa hukum Said Didu, Letkol (Purn) Helvis menyampaikan, apa yang dilakukan oleh klienya tersebut adalah hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 Jo 28J ayat 1.

"Disana disampaikan bahwa setiap WNI dapat mengeluarkan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum dalam menyajikan kebenaran," ungkap Helvis saat mendampingi Said Didu.

Kuasa hukum Helvis juga meyakini Polisi tak akan menetapkan status tersangka terhadap klienya.

Sebab menurutnya, pernyataan soal Luhut hanya memikirkan uang, uang, dan uang merupakan bagian dari analisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Belum, mudah-mudahan tidak (ditetapkan tersangka) karena memang (pernyataan Said Didu) analisis sebuah kebijakan pemerintah, antara memilih, apakah pembangunan ekonomi atau menangani Covid-19, mana yang akan dipilih," kata Helvis usai mendampingi pemeriksaan Said Didu di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat malam (15/5).

Selain itu, alasan lain yang diyakini tak berujung penetapan tersangka yakni video conference klienya dengan Husbeno Arief yang menjadi persoalan hukum adalah video tak utuh, atau telah dipotong-potong.

"Jadi bacanya dari awal sampai 22 menit (utuh). Kalau dipotong, sama saja kita baca artikel, kita potong diambil tengah, gak ada arti maknanya. Jadi itu suatu kesatuan yang tadi kami sampaikan ke penyidik," urai Helvis.

Helvis mengatakan, klienya digarap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri selama hampir 12 jam dengan 50 pertanyaan berkaitan dengan substansi yang dituduhkan kepada klienya.

"Sebagai contoh ada pertanyaan tentang siapa yang channel (pemilik) Youtube dan siapa host-nya, dan temanya direncanakan atau tidak. Kemudian maksudnya apa, dan siapa yang mendistribusikan, yang upload," pungkas Helvis.(sta/RMOL//pojoksatu)



 
   Berita Terkait > Pencemaran Nama Baik
 
  Said Didu Diperiksa Polisi, Ngaku Tidak Mengkritik, tapi Sampaikan Analisis Kebijakan
  Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
  Terdakwa Ir Faaz Bantah Lakukan Penghinaan terhadap Wartawan Soegiharto Santoso
  Laporan Politikus PDIP Ditolak Polisi, Rocky Gerung: Malu-maluin
  Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China

Din Syamsuddin: Narasi 'PKI Tidak Akan Bangkit' Itu Narasi Pendukung Komunis

Berprestasi, 3 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Raih Penghargaan dari Kapolda Nana Sudjana

Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2