Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Virus Corona
Satgas RT-RW Harus Jadi Motor Pengendali Covid-19
2021-07-30 22:02:08
 

Ilustrasi. Tim Satgas Covid19 RT RW di perumahan saat melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pagar dan pintu rumah-rumah warga di Tangerang Selatan.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta Satgas Covid-19 di tingkat RT dan RW berkolaborasi dengan warga, khususnya dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta orang yang dituakan di lingkungan tersebut. Tujuannya, agar pengendalian Covid-19, termasuk membumikan protokol kesehatan (prokes) di lingkungannya, pendampingan terhadap pelaku isolasi mandiri (isoman), agar dapat lebih efektif dan optimal.

"Satgas di tingkat RT-RW harus jadi motor pengendalian Covid-19, karena itu Satgas harus dioptimalkan. Caranya, ya dengan cara melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama. Perlu disadari, pengendalian Covid-19 bisa efektif jika dilakukan secara gotong royong," kata Rahmad dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (30/7).

Menyinggung masih tingginya angka kematian pelaku isoman, politisi PDI-Perjuangan ini meyakini, bila saja warga di tingkat RT dan RW kompak dan mau bersama-sama menjaga lingkungannya dari ancaman Covid-19, maka tingginya angka kematian pelaku isoman bisa ditekan.

"Warga yang terjangkit Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah, tentu butuh dukungan dari orang-orang dekat di lingkungannya. Nah, kalau warga kompak memberi bantuan, dukungan serta pendampingan, yakin risiko kematian akan menurun," katanya.

Rahmad mengatakan, pendampingan terhadap para isoman itu sebenarnya tidak mudah, karena masih banyak masalah yang ditemukan di lapangan. Ia menjelaskan, para isoman yang berada dalam kecemasan, mungkin mereka akan bersikap tertutup karena merasa Covid-19 adalah aib.

"Nah, dalam kondisi seperti ini harus ada gerakan bersama semua elemen masyarakat. Para isoman harus dipantau hari demi hari agar mereka displin menerapkan prokes. Perkembangan kondisi kesehatan mereka harus terbaca, sehingga petugas dapat mengambil langkah-langkah yang tepat penanganan selanjutya," katanya.

Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini mengatakan, berbagai persoalan di lapangan bisa lebih mudah diatasi jika Satgas di tingkat RT dan RW melibatkan warga setempat, khususnya tokoh masyarakat yang memang dipercaya oleh warganya.

"Kata kunci keberhasilan pengendalian Covid-19 juga pendampingan terhadap isoman adalah komunikasi. Nah dalam proses komunikasi ini, tokoh masyarakat bisa berperan aktif sehingga pada ahirnya Satgas RT/RW bisa mengendalikan Covid-19 di lingkungannya," katanya.

Masih menurut Rahmad, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengendalikan virus Corona tak bisa ditawar lagi, mengingat saat ini penyebaran virus corona bukan lagi pada level perkantoran tapi di tingkat permukiman warga. "Sekarang penularan virus Corona ada di perkampungan, bahkan sudah di perumahan, di rumah tangga. Karena itu tak ada pilihan lagi, Satgas Covid-19 ditingkat RT, RW harus dioptimalkan," katanya.

Rahmad menegaskan, Bangsa Indonesia tidak akan pernah keluar dari pandemi Covid-19, jika penangannanya hanya dibebankan kepada pemerintah. Dikatakannya, pemerintah hanya mengatur strategi perang melawan Covid-19, sementara implementasinya dilakukan secara gotong-royong oleh segenap elemen bangsa.

"Tenaga nakes kita tidak cukup untuk mengawasi para isoman. Rumah sakit kita tidak cukup untuk menampung isoman. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong membumikan strategi yang ditetapkan pemerintah," kata legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Menyinggung tentang banyaknya isoman yang meninggal dunia, Rahmad mengatakan beberapa catatan. Dikatakan, selain edukasi terus menerus terhadap warga, pemerintah tentunya harus memperbanyak produksi obat dalam negeri. "Upaya menekan angka kematian harus jadi perhatian serius. Karena itu para isoman tak bisa dibiarkan sendiri, harus selalu ada pendampingan untuk konsultasi. Komunikasi dua arah menjadi kata kunci," katanya.(er/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
  Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
  Legislator Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal
  Sinovac akan Digunakan sebagai Vaksin Booster
  Komisi IX Apresiasi Putusan MA Terkait Vaksin Halal
 
ads1

  Berita Utama
Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jalan Sulit Berliku Freddy Widjaja Dalam Perjuangkan Haknya

Pimpinan DPR Imbau Tahun Baru 2023 Dirayakan Sederhana

Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

Ketua Umum IMI Bamsoet Tandatangani MoU PT Otomotif Film Indonesia, Berikan Diskon Khusus bagi Anggota IMI

Tanggapi Isu Penundaan Pemilu, Wakil Ketua MPR: Melanggar Konstitusi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2