Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemilu
Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
2019-06-02 16:24:32
 

Tampak saat acara deklarasikan TPKR di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi 21-22 Mei lalu oleh puluhan ribu massa berdemo di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia di Jakarta untuk menyuarakan penolakan kecurangan Pemilu 2019 masih menyisahkan banyak masalah.

Untuk itu, sejumlah advokat dan aktivis membentuk Tim Pembela Kedaulatan Rakyat (TPKR) untuk menyelesaikan banyaknya masalah dalam aksi tersebut.

Salah satu inisiator dan juga Ketua TPKR Ahmad Yani mengatakan latarbelakang pembentukan tim itu karena prihatin atas sikap aparat keamanan terhadap para pengunjuk rasa yang terlalu represif. Padahal, kata Ahmad Yani, demo atau aksi diperbolehkan sesuai UUD 1945.

"Inti gagasan sebagaimana aksi-aksi damai, aksi damai ini juga diakui oleh aparat kemudian ada eskes itu ada kerusuhan persepektif dari aparat keamanan pemerintah. Tapi persepektif dari kawan-kawan unjuk rasa karena disikapi represif dari aparat sehingga terjadinya insiden," kata Ahmada Yani saat mendeklarasikan TPKR di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5).

Tak hanya itu, setelah aksi tersebut pihak Kepolisian juga banyak memanggil tokoh-tokoh dengan tuduhan makar. Bahkan, katanya, ada 100 orang yang berkembang dalam dugaan terlibat makar.

"Untuk itu penting sekali untuk membela kawan-kawan kita maka dibentuk TPKR. Sudah 50 advokat untuk gabung dan nanti akan berkembang, ini gerakan prodio kita tidak mencari uang bukti kita mengabdi," tegasnya.

Yani menjelaskan, TPKR juga akan membentuk empat divisi untuk menangani persoalan aksi. Adapun empat divisi tersebut adalah divisi Mediasi dan Negosiasi, Divisi investigasi, Divisi Advokasi dan Divisi Pendampingan.

"Selain itu, banyak laporan orang-orang yang belum pulang, kita ga tau ini statusnya bagaimana. Kita jug akan membuka posko pengaduan bagi keluarga yang merasa anggota keluarga belum pulang," jelasnya.(teropongsenayan/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
  Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
  Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
  Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
  Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta

Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka

Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II

Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2