Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemilu
Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
2019-06-02 16:24:32
 

Tampak saat acara deklarasikan TPKR di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi 21-22 Mei lalu oleh puluhan ribu massa berdemo di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia di Jakarta untuk menyuarakan penolakan kecurangan Pemilu 2019 masih menyisahkan banyak masalah.

Untuk itu, sejumlah advokat dan aktivis membentuk Tim Pembela Kedaulatan Rakyat (TPKR) untuk menyelesaikan banyaknya masalah dalam aksi tersebut.

Salah satu inisiator dan juga Ketua TPKR Ahmad Yani mengatakan latarbelakang pembentukan tim itu karena prihatin atas sikap aparat keamanan terhadap para pengunjuk rasa yang terlalu represif. Padahal, kata Ahmad Yani, demo atau aksi diperbolehkan sesuai UUD 1945.

"Inti gagasan sebagaimana aksi-aksi damai, aksi damai ini juga diakui oleh aparat kemudian ada eskes itu ada kerusuhan persepektif dari aparat keamanan pemerintah. Tapi persepektif dari kawan-kawan unjuk rasa karena disikapi represif dari aparat sehingga terjadinya insiden," kata Ahmada Yani saat mendeklarasikan TPKR di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5).

Tak hanya itu, setelah aksi tersebut pihak Kepolisian juga banyak memanggil tokoh-tokoh dengan tuduhan makar. Bahkan, katanya, ada 100 orang yang berkembang dalam dugaan terlibat makar.

"Untuk itu penting sekali untuk membela kawan-kawan kita maka dibentuk TPKR. Sudah 50 advokat untuk gabung dan nanti akan berkembang, ini gerakan prodio kita tidak mencari uang bukti kita mengabdi," tegasnya.

Yani menjelaskan, TPKR juga akan membentuk empat divisi untuk menangani persoalan aksi. Adapun empat divisi tersebut adalah divisi Mediasi dan Negosiasi, Divisi investigasi, Divisi Advokasi dan Divisi Pendampingan.

"Selain itu, banyak laporan orang-orang yang belum pulang, kita ga tau ini statusnya bagaimana. Kita jug akan membuka posko pengaduan bagi keluarga yang merasa anggota keluarga belum pulang," jelasnya.(teropongsenayan/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
  KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
  Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
  Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
  Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Audiensi Ketum Gerakan HMS

DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Kadishub DKI Jakarta: Sudah 6.364 Kendaraan Diputar-balikkan Karena Tak Kantongi SIKM

Ruslan Buton, Penulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur Dijemput Tim Gabungan Polri dan TNI

Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2