Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
2019-06-19 07:51:37
 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: Dok/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak tahun 2014 saat dimulainya pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2019 ini, angka pertumbuhan ekonomi hanya berkutat di kisaran 5 persen. Target ambisius tak pernah terealisasi, karena pemerintah dinilai tak realistis menetapkan angka-angka asumsi. Pada tahun 2014, target pertumbuhan 6 persen dan terealisasi 5,01 persen. Begitu pula tahun 2015, target 5,8 persen terealisasi 4,88 persen.

Sementara pada tahun 2016, target 5,3 persen terealisasi 5,03 persen, tahun 2017 target 5,2 persen terealisasi 5,07 persen, tahun 2018 target 5,4 persen terealisasi 5,17 persen, dan kini 2019 pertumbuhan yang dipatok 5,3 persen juga cenderung tak terealisasi lagi. Inilah yang diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dimintai komentarnya lewat pesan singkat, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di sekitar 5 persen. Pemerintah menyatakan, tekanan makro ekonomi global turut pengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh itu menunjukkan adanya problem fundamental ekonomi yang kondisinya tidak begitu baik. Persoalan fundamental ekonomi Indonesia memang menjadi masalah yang serius," jelas Heri, Selasa (18/6).

Angka pertumbuhan yang berkutat di kisaran 5 persen, menurut politikus Partai Gerindra ini, sangat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rakyat Indonesia yang populasinya terus bergerak naik, begitu juga angkatan kerjanya. Apalagi, dengan posisi pertumbuhan seperti sekarang kian tak memadai karena harus mengimbangi besarnya inflasi selama lima tahun terakhir yang berkisar antara 2-3 persen.

Jadi, pertumbuhan riil yang dinikmati rakyat Indonesia sesungguhnya tidak lebih dari 3 persen saja. "Jika rata-rata pertumbuhan berkisar 5 persen terus berlanjut, kita akan terus terperangkap menjadi negara dengan pendapatan menengah. Ini menunjukkan ada permasalahan serius pada fundamental ekonomi kita," nilai legislator dapil Sukabumi tersebut.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Mengapa Pemerintah Ragu Menaikkan Harga BBM dan Listrik?
  Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018
  Menko Darmin Akui Ekonomi Indonesia Kalah Efisien Dibandingkan Vietnam
  Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
  Defisit Transaksi Berjalan Rp 441,05 Triliun, Terbesar dalam Sejarah Pemerintah Sepanjang Reformasi
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta

Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka

Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II

Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2