Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Pemalsuan
Sidang Pemalsuan Dokumen Asuransi Terus Tertunda
2019-07-04 21:13:27
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang terdakwa berinisial AL dikabarkan mangkir dari persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada, Kamis (4/7). AL adalah terdakwa kasus pemalsuan dokumen asuransi Allianz dengan nomor perkara : 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL.

Akibat ketidakhadiran tersebut, sidang pun ditunda. Berdasarkan info yang diterima ketika dalam persidangan kuasa hukum AL mengatakan, berdasarkan pengakuan keluarga AL, pihak keluarga telah mendatangi bagian Tata Usaha PN Jakarta Selatan untuk menginformasikan bahwa AL tidak dapat hadir karena sakit.

Namun hal ini dibantah oleh petugas bagian Tata Usaha PN Jaksel yang turut hadir saat sidang berlangsung. Ketidakhadiran AL bukan kali ini saja. Pada jadwal persidangan sebelumnya, dia berulangkali tidak hadir dengan alasan sakit.

Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum Ali Zubair Hasibuan menyatakan, seharusnya persidangan mengedepankan Asas Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.

"Penundaan persidangan dengan berbagai alasan tentunya bisa diantisipasi oleh semua pihak. Hendaknya semua pihak mengedepankan asas peradilan yang bebas dan dilakukan secara cepat dan sederhana," ujar Ali Zubair, Direktur Eksekutif dari Indonesia In Absentia Watch, Kamis (4/7).

Menurut Ali, dalam sidang perkara tersebut para pencari keadilan dan kepastian hukum tentunya mengharapkan asas itu diterapkan.

Disamping itu dalam hukum acara pidana Pasal 154 ayat (3) KUHAP sudah diatur bagaimana tata cara menghadirkan para pihak di hadapan persidangan.

Ali menambahkan, sebaiknya para pemangku kepentingan terus bekerjasama memerangi praktek kecurangan di berbagai bidang, termasuk asuransi.

Hal ini sangat penting untuk melindungi konsumen dan industri terhadap tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi mendapatkan keuntungan dari klaim asuransi.(bh/br)



 

 
   Berita Terkait > Pemalsuan
 
  Diduga Palsukan Surat Kuasa Gugatan Perkara, 2 Pengacara Dilaporkan ke Polisi
  Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati
  Sidang Pemalsuan Dokumen Asuransi Terus Tertunda
  Mabes Polri Mengkaji Status DPO Irsanto Ongko, Menyusul Prapradilannya Dikabulkan
  Polisi Menangkap Mafia Tanah, Oknum Camat, Kades dan Sekdes Memalsukan AJB
 
ads

  Berita Utama
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023

BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang

 

  Berita Terkini
 
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung

Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol

Biro Kepegawaian Kejaksaan Optimalkan Pola IT Menuju Zona Integritas

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2