Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Sidang Online
Sidang Pidana Secara Online. Prof Dr Indriyanto Seno Adji: Persidangan Online Adalah Quasi Court
2020-03-27 16:42:53
 

Prof Dr Indriyanto Seno Adji SH MH.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca merebaknya Virus Corona (Covid-19) di Indonesia saat ini, persidangan di Pengadilan Negeri pun dilakukan dengan cara teleconference melalui video conference (vicon). Terkait hal itu, kata pakar hukum persidangan tersebut adalah Quasi Court.

Pakar hukum pidana yang juga guru besar di Pusdiklat Kejaksaan Agung, Prof Dr Indriyanto Seno Adji SH MH menyatakan bahwa secara legitimasi persidangan teleconference adalah quasi court, sifatnya darurat abnormal. Sehingga 'tidak' dimaknai sebagai persidangan pro justitia murni.

"Persidangan teleconference adalah quasi court, karena dalam makna hukum acara pidana, hal itu tidak terikat secara ketat atas aturan formal dan materil. Sehingga ada kekhususannya, seperti dalam Peraturan KUHAP," ujar Indriyanto kepada pewarta Berita Hukum via WhassApp, Jumat (27/3) siang.

Oleh sebab itu, lanjut akademisi sekaligus pengacara di Indonesia ini, Majelis Hakim dapat memberikan terobosan terhadap regulasinya. Baik itu yang tidak mengatur atau mengatur, tetapi tidak jelas suatu regulasinya, imbuhnya.

"Peradilan pro justitia, seperti masalah teleconference ini, memiliki kewenangan yang sama, saat KUHAP tidak mengaturnya," kata Indriyanto seraya mencontohkan dalam kasus Akbar Tanjung, atau kasus LPSK dan Terorisme. Pada saat itu diterapkan jua sistem teleconference.

Lebih lanjut Indriyanto yabg juga guru besar dari Universitas Krisnadwipayana ini menjelaskan bahwa doktrin maupun yurisprudensi itu memberikan legitimasi penggunaan teleconference. Walaupun KUHAP tidak mengaturnya.

"Karena tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan sidang dengan cara teleconference," kata Indriyanto sambil mengungkapkan harus dengan pertimbangan diskresioner aktif (Aktief Beleid atau Vrijs Ermerssen).

"Majelis Hakim dapat mengatur dengan dasar adanya kondisi abnormal (abnormal recht voor abnormaal). Misalnya seperti wabah pandemik Covid19 saat ini, agar sistem persidangan dilakukan dengan cara dan sistem teleconference ataupun E-Device," jelasnya.

Indriyanto mengungkapkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan legitimasi kewenangam diskresioner aktif dengan pertimbangan abnormaal.

"Tijden untuk mengatur dan menggunakan sistem teleconference walaupun regulasi tidak mengaturnya.

Baik dalam bentuk persidangan pro justitia murni maupun Quasi Court seperti halnya untuk kondisi darurat abnormal seperti saat ini," tandasnya.
Sidang Online

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan sidang secara online menalui video conference (Vicon), pada Kamis, 26 Maret 2020.

Menurut Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono dalam siaran persnya, berdasarkan laporan yang diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), ada 14 Kejati yang sudah menggelar sidang secara online tersebut.

Untuk lebih jelasnya, silahkan dibuka link berita sebagai berikut.
Pasca Covid 19, Jaksa Menyidangkan Perkara Pidana secara Online Serempak di Indonesia

Menurut Jampidum Dr. Sunarta, pihaknya mengapresiasi para jaksa yang telah berhasil melaksanakan sidang secara online itu. "Sesungguhnya hal itu dapat membantu para Jaksa di daerah," ujarnya.

Karena menurut Sunarta, ada surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 23 Maret yang salah satu poinnya tidak bisa memperpanjang lagi masa penahanan. Hal itulah yang membuat para Jaksa bagaikan buah simalakama.

"Apalagi kemudian adanya surat Menteri Hukum dan HAM tanggal 24 Maret yang melarang pengiriman dan pengeluaran tahanan dari Rutan membuat Jaksa tidak ada pilihan. Harus menuntaskan perkara dengan sidang online," pungkasnya.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Sidang Online
 
  MA dan Kejaksaan Beserta Kumham Sepakat Sidang Online sampai Wabah Covid 19 Berakhir
  Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
  Kejati Maluku MoU Terkait Sidang Online. Kejari Seram Bagian Barat: Akan Sidangkan Pakai Aplikasi Skype
  303 Kajari Sidangkan 1.509 Perkara Secara Online
  Sidang Pidana Secara Online. Prof Dr Indriyanto Seno Adji: Persidangan Online Adalah Quasi Court
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Komisi X Desak Kemendikbud Selesaikan Peta Pendidikan 2020-2035

Penghentian Program Kartu Prakerja Diapresiasi

2 Provokator Ngajak Nasabah Tarik Dana di 3 Bank Ditangkap Siber Mabes Polri

Polisi Ringkus Pelaku Penyebar Video Viral Karyawan Intip Pelanggan Lewat CCTV

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2