Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
Papua
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
2018-12-12 15:30:40
 

Natalius Pigai, Tokoh Papua dan aktivis senior pada bidang HAM di Indonesia.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Papua yang juga dikenal sebagai pegiat kemanusiaan, Natalius Pigai menantang pemerintah Jokowi untuk membuktikan, bahwa memang baru ruas jalan Wamena-Nduga saja yang baru satu-satunya dibangun selama empat tahun belakangan ini oleh pemerintahan Jokowi. Sementara di Papua tersebut ada total sebanyak 9 ruas jalan, tegas Pigai.

"Tim sukses Jokowi tidak usah mempolitisasi dengan menuduh saya penyebar hoax soal jalan di Papua karena saya bukan ahli politik dan penyebab hoax," tegas Pigai, dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (12/12).

Justru kata dia, jika pemerintah Jokowi punya bukti silakan disampaikan ke publik ketimbang terus menuduhnya berbohong.

"Sederhana kok buktikan saja oleh Istana dan Kementerian PUPR dengan tunjukkan lagi satu ruas jalan baru yang dibangun oleh Jokowi selain jalan Wamena-Nduga sejauh 231 kilometer," tantangnya.

Ia sangat menanti respon dari pemerintah Jokowi terkait proyek Trans Papua itu, bukan malah mengekspos data soal peningkatan, pengaspalan dan pelebaran atau perluasan yang dilakukan secara rutin dari zaman rezim Soeharto hingga sekarang melalui Anggaran Tugas Pembantuan (medebiwind) Balai atau UPTP di Papua dan Papua Barat.

"Sudah hampir satu minggu saya menunggu respon hanya untuk menyebut satu ruas jalan baru saja. Supaya rakyat akan tahu, siapa penyebar hoax," tegas mantan komisioner Komnas HAM ini.

Padahal, lanjut Pigai, kritikannya baru satu ini tentang ruas jalan. "Bagaimana kalau saya kritik soal anggaran yang dipakai, apakah APBN atau dari Beban Pemda APBD. Belum lagi material yang diduga didatangkan dari luar Papua," bebernya.

"Ingat batu dan pasir saja diduga dari luar Papua. Ironi Papua seperti pulau delta," imbuhnya.

Sementara, sebelumnya Natalius Pigai buka bukaan di TVOne terkait masalah pembangunan Infrastruktur jalan di Papua. Lihat video Youtube Klik disini.(dbs/wid/rmol/bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023

 

  Berita Terkini
 
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2