Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Hoax
Soal 'Relawan Pepes', Boni Hargens: Ini Tidak Boleh Dianggap Remeh
2019-03-02 20:45:54
 

Direktur LPI Boni Hargens (paling kiri) bersama beberapa pembicara dalam diskusi LPI ke-23 di Jakarta.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai kasus kampanye hitam yang diduga dilakukan oleh emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) di Karawang, Jawa Barat, adalah persoalan yang perlu ditanggapi secara serius karena mengancam proses elektoral pasangan capres dan cawapres nomor urut 01.

Menurut Boni, pernyataan tiga emak-emak yang terekam dalam video tentang larangan azan jika Jokowi terpilih itu merupakan bentuk fitnah dan kebohongan yang tak berdasar.

"Ini persoalan tidak boleh dianggap remeh. Kampanye berisikan fitnah dan kebohongan ini jadi ancaman atas proses elektoral dan menjadi bahaya bagi pemilu karena menyajikan propaganda politik yang merusak integrasi, merusak kekeluargaan, dan merusak solidaritas di tengah masyarakat," ujar Boni dalam diskusi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ke-23 bertajuk "Relawan Pepes: Fenomena Elektoral Biasa atau Bahaya", di resto Ammarin, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta, Sabtu (2/3).

Boni menegaskan, kampanye hitam yang dilakukan emak-emak itu juga berpotensi memicu keributan diantara komunitas Islam.

"Harus segera dikoreksi, evaluasi, sebelum terlambat karena ini bukan tentang merebut kekuasaan selama lima tahun. Tapi perkara menjaga keutuhan bangsa," ujarnya seraya menyarankan tim pasangan calon nomor urut 02.

Ditempat sama, Gracia Paramitha, salah satu pembicara dari London School of Public Relations (LSPR) mengatakan tindakan emak-emak itu tidak mencerminkan sifat kaum perempuan yang mengedepankan hati nurani dan kehangatan. Peran perempuan dalam persoalan ini, menurut Gracia, hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya dalam kampanye.

"Ini perempuan sudah diperhitungkan meski caranya kurang baik, yakni dengan menebarkan hoax," tukasnya.

Gracia mengatakan keterlibatan perempuan dalam kampanye mestinya dapat membangun iklim demokrasi yang lebih baik, dan bukan sebaliknya.

Diketahui, tiga emak-emak yang berkampanye door to door soal larangan azan dan legalisasi LGBT jika Jokowi terpilih kembali sebagai presiden telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Karawang.

Ketiganya disangkakan telah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik setelah diduga melakukan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam proses kampanye Pilpres 2019.(bh/amp)




 
   Berita Terkait > Hoax
 
  Buzzer Pendukung Jokowi Merajalela, YLBHI: Demokrasi Terancam Punah!
  GESIT Deklarasikan Gerakan Lawan Hoax dan Radikalisme di Sosmed
  Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
  Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
  Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
 
ads1

  Berita Utama
Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI

Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018

Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal

Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jaksa Agung Diminta Telusuri Jejak Tersangka Jiwasraya di KSP

Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran, Komisi III Sambangi Paser

Polda Banten Tutup 4 Tambang Emas Ilegal Penyebab Longsor

Perjuangkan Aspirasi, Sufmi Dasco Fasilitasi Dialog Buruh dengan Komisi IX-Baleg

Komisi Yudisial Alat Rakyat untuk Evaluasi Hakim Agung

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2