Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Rizal Ramli
Soal Dukungannya di Pilpres 2019, Rizal Ramli: Kami Belum Menentukan Sikap
2018-08-28 12:55:55
 

Ekonom Senior Dr Rizal Ramli (tengah) saat menggelar konferensi pers di Anomali Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).(Foto BH/Mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menentukan dukungannya pada salah satu calon Presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu disampaikannya untuk meluruskan pemberitaan yang akhir-akhir ini menyebutkan jika dirinya mendukung salah satu capres.

"Banyak pemberitaan dan pertanyaan tentang itu dukung capres yang mana? Ada yang mengatakan Rizal Ramli dukung capres itu bagian dari timses ini itu kami ingin mengatakan pada titik ini kami belum menentukan sikap apa apa kami menentukan untuk di tengah dan tidak dukung Paslon ini dan itu," kata Rizal Ramli yang juga sebagai politikus ini saat menggelar konferensi pers di Anomali Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Dijelaskannya, yang terpenting dari bagian sistem negara demokrasi ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar tetap berdaulat sebagaiamana yang diamanahkan oleh konsitusi Indonesia.

"Setiap proses politik yang terjadi harus merupakan upaya mencerdaskan bangsa bukan momen dimana kita gontok gontok-gontokan bukan saling menghina bukan untuk hadang menghadang aspirasinya berbeda. Tujuan UUD kita sangat jelas mencerdaskan bangsa tidak hanya dalam bentuk pendidikan formal tapi dalam proses demokrasi harus juga membuat bangsa kita semakin berdaulat justru setiap momen demokratis memperkuat keteguhan kita Indonesia negara yang berdaulat dan dijelaskan di cita cita bagian mukadimah UUD bahwa Indonesia ada di tengah bukan bagian dari kapitalisme global yang ugal-ugalan atau komunisme," paparnya.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurahman Wahid ini juga mengatakan, bahwa sejatinya demokrasi ialah bertujuan untuk memperat persatuan bangsa, bukan malah mengarah pada perpecahan diantara warga negara.

"Jangan sampai ada proses demokrasi membuat goyang ke kiri dan kanan. Ketiga yang paling penting tujuan konstitusi kita untuk rakyat dan bangsa supaya lebih sejahtera. Setiap proses demokrasi pilkada dan pilpres ujungnya harus mampu menjelaskan kemakmuran untuk bangsa. Seandainya proses pemilu saling ledek menghina dan hadang menghadang itu jelas bertentangan konstitusi kita setiap proses demokratis jauh dari arah kemakmuran dan kesejahteraan," tuturnya.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > Rizal Ramli
 
  Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan
  Dituduh Haus Jabatan, Rizal Ramli: Mari Bung Rebut Kembali, Lagu Perjuangan Yang Relevan
  Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
  Rizal Ramli Didampingi Pengacara Otto Hasibuan Memenuhi Panggilan Dirkrimum PMJ
  Soal Dukungannya di Pilpres 2019, Rizal Ramli: Kami Belum Menentukan Sikap
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun

Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya

BNN Temukan 1 Ton Ganja Siap Edar di Pool Mobil Truck

MUI Desak Aparat Segera Tangkap Perusak Rumah Ketua PA 212

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda Gorontalo Mendukung Program Presiden dan Kapolri, Terutama Pembangunan Infrastruktur

Indoneaia Darurat Narkoba, Bandar Narkoba Cuma Dihukum 5,6 Tahun Penjara

Hak Penyelidikan dan Penyidikan Polsek Diminta Ditiadakan

Gerakan Laskar Pro 08 Siap Kawal Anies Baswedan Hingga Tuntas

Polisi Tangkap 4 Tersangka Sindikat Penggandaan Uang, 1 Pelaku Warga Kamerun

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2