Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Islam
Soal Larangan Cadar, DPR akan Panggil Menag Fachrul Razi
2019-11-01 13:45:46
 

Ilustrasi. Tampak muslimah yang menggunakan cadar.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI akan memanggil Menteri Agama (Menag) yang baru Fachrul Razi terkait pernyataannya yang kontroversi melarang pemakaian cadar dan celana cingkrang di institusi pemerintahan. DPR ingin mengetahui apa yang menjadi dasar Fachrul sehingga muncul pernyataan tersebut.

"Insya Allah kami akan mengundang Pak Menag pada Kamis depan. Isu-isu seperti ini tentu akan menjadi agenda kami untuk mengonfirmasi langsung kepada Pak Menteri dasar pemikirannya melontarkan hal yang menurut saya tidak produktif," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, di kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (31/10).

Yandri mempertanyakan terminologi radikal dan kaitan dengan pakaian seperti apa yang disampaikan Fachrul Razi. Menurut Yandri, mengaitkan pakaian dengan kadar radikalisme seseorang adalah pemikiran yang dangkal dan terlalu gegabah.

"Terminologi radikal dengan pakaian itu bagaimana nyambungnya," tegas politikus PAN ini.

Yandri mengatakan, seharusnya Menag fokus sebagai sentral mengurusi masalah umat beragama. Fachrul dituntut menghadirkan rasa aman dan damai. Namun, menurut dia, Fachrul justru menimbulkan kegaduhan baru mengenai pernyataan pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang.

"Itu tugasnya begitu. Tapi kalau tiba-tiba dengan terminologi yang belum jelas soal radikal sama dengan cara orang berpakaian, ya itu menurut saya terlalu gegabah," ujarnya.

Secara umum, Yandri sendiri mempertanyakan radikalisme yang belakangan ini didengung-dengungkan pemerintah. Ia khawatir isu radikalisme yang tidak jelas disampaikan oleh pemerintah ini justru memicu konflik horizontal.

Sementara, Politikus PKS Netty Heryawan juga mempertanyakan kajian menag terkait wacana pelarangan cadar di lingkungan instansi pemerintah.

"Sebetulnya dilihat dulu, memang apakah itu berdasar pada sebuah kajian? Kalau kajiannya ternyata, misalnya semua perempuan pengguna niqab adalah orang yang melakukan perpecahan, menyebarkan hoax berita bohong, ya mungkin itu bisa dijadikan alasan," ujar Netty ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Kamis (31/10).

Tanpa adanya kajian, menurut Netty, argumentasi Menag Fachrul Razi harusnya perlu dipikirkan ulang. Ia menilai, kondisi sosial keagamaan saat ini sedang kondusif. Maka itu, ia berharap agar kondisi tersebut dipertahankan.

Terkait pelarangan cadar khusus untuk aparatur sipil negara (ASN), Netty pun meminta menag berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi terlebih dahulu.

"Kalau memang ada pelarangan, ada sosialisasi yang sudah dilakukan lewat lahirnya UU itu terhadap seluruh perempuan ASN, ya silakan saja dikoordinasikan dengan menpan RB yang menjadi leading sector dari para ASN," ujar dia.(republika/fitriyanzamzami/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Islam
 
  Soal Larangan Cadar, DPR akan Panggil Menag Fachrul Razi
  Bangkitkan Kembali Nilai-Nilai Luhur Akhlak
  Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'
  Soroti RUU PKS, Komunitas Jurnalis Berhijab (KJB) akan Gelar Ngaji di Udara
  RUU Pesantren Belum Mengakomodir Perkembangan Pesantren
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Legislator Berharap Kenaikan Iuran BPJS Disubsidi Negara

Komisi XI Soroti Permasalahan Asuransi Jiwasraya dan Bumiputera

Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Putusan Sela: Sidang Pemalsuan Tanda Tangan Jaminan Kredit Rp 4 Milyar Dilanjutkan

Mengukur Integritas dan Ketegasan Anies

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2