Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Islam
Soal Larangan Cadar, DPR akan Panggil Menag Fachrul Razi
2019-11-01 13:45:46
 

Ilustrasi. Tampak muslimah yang menggunakan cadar.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI akan memanggil Menteri Agama (Menag) yang baru Fachrul Razi terkait pernyataannya yang kontroversi melarang pemakaian cadar dan celana cingkrang di institusi pemerintahan. DPR ingin mengetahui apa yang menjadi dasar Fachrul sehingga muncul pernyataan tersebut.

"Insya Allah kami akan mengundang Pak Menag pada Kamis depan. Isu-isu seperti ini tentu akan menjadi agenda kami untuk mengonfirmasi langsung kepada Pak Menteri dasar pemikirannya melontarkan hal yang menurut saya tidak produktif," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, di kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (31/10).

Yandri mempertanyakan terminologi radikal dan kaitan dengan pakaian seperti apa yang disampaikan Fachrul Razi. Menurut Yandri, mengaitkan pakaian dengan kadar radikalisme seseorang adalah pemikiran yang dangkal dan terlalu gegabah.

"Terminologi radikal dengan pakaian itu bagaimana nyambungnya," tegas politikus PAN ini.

Yandri mengatakan, seharusnya Menag fokus sebagai sentral mengurusi masalah umat beragama. Fachrul dituntut menghadirkan rasa aman dan damai. Namun, menurut dia, Fachrul justru menimbulkan kegaduhan baru mengenai pernyataan pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang.

"Itu tugasnya begitu. Tapi kalau tiba-tiba dengan terminologi yang belum jelas soal radikal sama dengan cara orang berpakaian, ya itu menurut saya terlalu gegabah," ujarnya.

Secara umum, Yandri sendiri mempertanyakan radikalisme yang belakangan ini didengung-dengungkan pemerintah. Ia khawatir isu radikalisme yang tidak jelas disampaikan oleh pemerintah ini justru memicu konflik horizontal.

Sementara, Politikus PKS Netty Heryawan juga mempertanyakan kajian menag terkait wacana pelarangan cadar di lingkungan instansi pemerintah.

"Sebetulnya dilihat dulu, memang apakah itu berdasar pada sebuah kajian? Kalau kajiannya ternyata, misalnya semua perempuan pengguna niqab adalah orang yang melakukan perpecahan, menyebarkan hoax berita bohong, ya mungkin itu bisa dijadikan alasan," ujar Netty ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Kamis (31/10).

Tanpa adanya kajian, menurut Netty, argumentasi Menag Fachrul Razi harusnya perlu dipikirkan ulang. Ia menilai, kondisi sosial keagamaan saat ini sedang kondusif. Maka itu, ia berharap agar kondisi tersebut dipertahankan.

Terkait pelarangan cadar khusus untuk aparatur sipil negara (ASN), Netty pun meminta menag berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi terlebih dahulu.

"Kalau memang ada pelarangan, ada sosialisasi yang sudah dilakukan lewat lahirnya UU itu terhadap seluruh perempuan ASN, ya silakan saja dikoordinasikan dengan menpan RB yang menjadi leading sector dari para ASN," ujar dia.(republika/fitriyanzamzami/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Islam
 
  Tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka Mendampingi Putrinya Mualaf Masuk Islam
  Terkait Konflik Rasial di India, Indonesia Diminta Bersuara Keras di PBB
  Fadli Zon: Perusakan Mushola di Minahasa Tindakan Barbar, 'Saya Pancasila' Hanya di Bibir
  Ingatkan Menteri Agama, Anton Tabah: Kasus Perusakan Mushola di Minahasa Adalah The Real Radicalsm
  DPR Desak Parlemen Negara-negara OKI Kirim Delegasi ke Xinjiang dan Yerusalem
 
ads1

  Berita Utama
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita

Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polisi: Dari 8 Pelaku Perampokan, 2 Ditembak Mati karena Melawan

Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi

Hadiri Resepsi Kompol Fahrul Sudiana di Tengah Pencegahan Covid-19, Relawan Jokowi Ini Minta Wakapolri Dicopot

Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2