Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani, Ekonomi RI Rentan & Danau yang Dangkal
2018-09-27 02:13:36
 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak ragu menyebut bahwa Indonesia tidak cukup mampu dalam beradaptasi di tengah perubahan kondisi perekonomian global.

Kondisi ini, membuat Indonesia cukup rentan. Kurangnya pendalaman pasar keuangan, jadi biang kerok kenapa ekonomi domestik rentan terhadap kondisi eksternal.

"Salah satu kenapa Indonesia mengalami tekanan yang sangat mudah jika lingkungan global berubah adalah karena Indonesia belum memiliki pendalaman pasar keuangan," kata Sri Mulyani, Rabu (26/9).

Sri Mulyani pun mengungkap bukti bahwa pendalaman pasar keuangan domestik masih kurang. Misalnya, dari total dana pensiun yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Saat ini, total dana Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mencapai Rp 2.279 triliun. Dari jumlah tersebut, total dana pensiun hanya sebesar Rp 266 triliun atau sekitar 11,7% dari total dana IKNB, dan 1,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menyayangkan total dana pensiun Indonesia yang kalah telak dibandingkan negara-negara lain. Ini, sambung Sri Mulyani, pun menjadi tantangan.

"Thailand akumulasi dana pensiun di atas 6%. Hampir 4 kali lipat dari kita, itupun masih kecil," tegasnya.

Dana pensiun yang relatif kecil, diibaratkan seperti danau yang dangkal. Ketika ada seseorang melempar sesuatu ke dalam danau tersebut, maka percikannya cukup memberikan pengaruh signifikan.

"Begitu ada orang yang melempar kerikil, percikannya besar sekali. Kalau Danau Toba, ada kapal jatuh tidak bisa dicari. Begitu sangat tenang dan stabil. Itu kenapa Indonesia perlu kerja keras perdalam pasar keuangan," katanya.(cnbcindonesia/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Pertumbuhan Diprediksi Turun, Pemerintah Tak Perlu Salahkan Corona
  Banyak Catatan Kritis Untuk Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju
  Mengapa Pemerintah Ragu Menaikkan Harga BBM dan Listrik?
  Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018
  Menko Darmin Akui Ekonomi Indonesia Kalah Efisien Dibandingkan Vietnam
 
ads1

  Berita Utama
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri

Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat

Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan

Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2