Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Stafsus Milenial Buat Surat Perintah Lagi, Alvin Lie: Ini Mempermalukan Marwah Presiden Jokowi
2020-11-09 05:03:53
 

Staf Khusus Presiden Joko Widodo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Staf Khusus Presiden Joko Widodo tidak berhak mengeluarkan Surat Perintah kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Pengguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie, menegaskan bahwa seorang staf, sekalipun memiliki embel-embel "khusus" karena berada di lingkungan Istana negara, tidak berhak menerbitkan surat perintah.

Pernyataan Alvin Lie ini mengomentari penerbitan Surat Perintah dengan berlogo gambar Burung Garuda bertuliskan Sekertariat Kabinet Republik Indonesia yang dibuat Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Aminuddin Maruf.

Surat Perintah bernomor Sprint-054/SKP-AM/11/2020 berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tersebut ditandatangani pada 5 November dan ditujukan kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia.

Surat berisi perintah agar pengurus Dema hadir dalam pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/11).

Pertemuan ini menjadi sorotan lantaran beredar surat perintah oleh Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Aminuddin Maruf kepada PTKIN untuk membahas soal omnibus law. Banyak pihak yang mengkritisi redaksional surat stafsus milenial karena menggunakan diksi 'memerintahkan' kepada dewan eksekutif mahasiswa.

"Ya enggak bisa dong. Pertama, surat perintah itu hanya berlaku pada anak buah, bukan keluar. Kalau polisi memanggil kan undangan panggilan, bukan perintah," ujar Alvin Lie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/11).

Fungsi staf adalah memberikan pertimbangan, kemudian memberikan saran kepada atasannya. Bukan bertindak keluar dari lingkaran kestafan dia.

"Kalaupun, ingin mengundang narasumber dari luar, itu yang mengundang adalah lembaganya bukan orangnya. Misalnya, di bawah Setneg atau di bawah Setkab," ucapnya.

Alvin Lie mencatat, dugaan pelanggaran administrasi surat-menyurat oleh Stafsus Milenial tidak hanya sekali ini. Sebelumnya, dugaan pelanggaran juga dilakukan oleh Andi Taufan Garuda Putra, yang menyurati camat se-Indonesia. Atas kasus itu, Andi Taufan kemudian mengundurkan diri.

"Milenial-milenial ini mempermalukan generasi mereka ya. Ini mereka tidak kompeten lah. Mereka itu harusnya tahu batas-batas kewenangannya apa. Bedanya undangan dan perintah itu jauh."

Kejadian yang terus berulang ini, sambun Alvin Lie, akan merembet dan menggerus citra Presiden Joko Widodo

"Akan mempermalukan marwah Presiden Joko Widodo kalau seperti ini terus menerus," tandasnya.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Sebelum ke Pernikahan Atta Aurel, Presiden Jokowi Ternyata Jadi Saksi Nikah Puteri Idris Laena
  Jokowi Minta Dikritik, Langsung Disamber JK: Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?
  Bicara Kondisi Bangsa, Amien Rais dkk Minta Jokowi Mundur atau Rekonstruksi Ulang
  Jokowi Gagal Menarik Simpati Dunia untuk Beri Utangan
  Di Era Jokowi, Kebobrokan Negara Terbongkar
 
ads1

  Berita Utama
Beda dengan Kapolri, Pengamat Terorisme Sebut Teroris ZA Bukan 'Lone Wolf'

Habib Salim Segaf Aljufri: Tugas Parpol Melakukan Pendidikan Politik Etika

Bocor Lagi, 533 Juta Nomor Ponsel dan Informasi Data Pengguna Facebook Dicuri

Polri-Bea Cukai Gagalkan Peredaran 42 Kg Sabu dan 85 Ribu Butir Ekstasi Jaringan Malaysia-Batam-Medan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Luncurkan Sekolah Tani, Muhammadiyah Dipuji Menteri, Gubernur Hingga Bupati

Pentingnya Koordinasi untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Jelang Ramadan, Gubernur Anies Imbau Pengurus Masjid Disiplin Protokol Kesehatan

Mesir Temukan 'Kota Emas yang Hilang' Warisan Firaun 3.000 Tahun Lalu, Temuan Paling Penting setelah Makam Tutankhamun

Mulyanto Nilai Penggabungan Kemenristek - Kemendikbud Sebuah Langkah Mundur

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2