Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
CPNS
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan
2018-11-15 18:51:17
 

Kuasa Hukum Muhammad Zakir Rasyidin saat memberikan keterangan kepada pers.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik CPNS memang tak pernah ada habisnya, baru-baru ini ada sekitar 77 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan Lulus oleh Pemda Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menyurati Menpan dan Kepala Kantor Staff Presiden untuk meminta keadilan. Sebab hingga saat ini mereka belum juga diangkat jadi PNS dikarenakan NIP (Nomor Induk Pegawai) dan SK pengangkatan tidak ada.

Menurut kuasa hukum mereka, Muhammad Zakir Rasyidin, berharap Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dapat memberikan perhatian atas nasib Ex Honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus test sejak tahun 2013 pada Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.

"Sebab sampai saat ini mereka yang berjumlah kurang lebih 77 orang itu, belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," terang Zakir, Kamis (15/11).

Zakir pun meminta BKN dan Kemenpan sekiranya bisa memberikan kebijaksanaan atas persoalan yang terjadi ini.

"Kami sudah melakukan berbagai upaya, termaksud berdialog dengan BKN Pusat, namun BKN tidak memberikan solusi. BKN meminta kami untuk koordinasi dengan Kementrian terkait yaitu Kemenpan untuk memohon agar regulasi tentang masalah ini bisa dibuatkan, tentu pandangan yang dikeluarkan BKN ini bukanlah solusi, melainkan sikap yang tidak memberikan kepastian hukum atas nasib klien kami ," tegasnya.

Selain itu sambung Zakir, kami sudah mengirim surat kepada Kemenpan dan Kantor Staff Presiden, yang pada intinya meminta waktu pihak terkait untuk koordinasi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP), agar ada titik terang dari persoalan ini, sebab Negara tidak boleh membiarkan nasib rakyatnya terkatung-katung. Apalagi mereka ini sudah dinyatakan lulus CPNS, negara harus memberi solusi.

"Pemerintah Pusat juga harus memperhatikan masalah usia mereka, dimana mayoritas usia mereka sekarang diatas 35 tahun, sehingga tidak memungkinkan jika mereka harus ikut test kembali," pungkasnya.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

 

  Berita Terkini
 
Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog

AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

Brexit: PM Inggris Theresa May akan Mundur karena Tak Mampu Bawa Inggris Keluar dari Uni Eropa

PAN: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Aktor Intelektual Rusuh 22 Mei

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2