Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
Pekerja Asing
Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia
2021-11-28 10:22:58
 

Ilustrasi. Tampak Tenaga Kerja Asing saat masuk di Indonesia.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono menyoroti banyaknya buruh asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu ia sampaikan sebab ia terus mendapat laporan bahwa data tenaga kerja asing (TKA) yang disampaikan oleh pemerintah daerah selalu berbeda dengan fakta di lapangan.

"Banyak perusahaan di Indonesia, apalagi di daerah saya di Sidoarjo, itu banyak buruh asing yang jumlahnya tidak sesuai dengan data di Disnaker. Itu bisa kita pantau. Katakanlah di laporan 50, di sana bisa lebih dari 1000. Itu kan persoalan," ujar Sungkono saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (25/11).

Padahal, lanjut Sungkono, salah satu tujuan dasar bernegara adalah melindungi segenap warga negaranya. Sehingga, dibutuhkan kebijakan negara yang objektif mengenai hal tersebut. Sehingga, tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kepentingan yang diambil adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas.

"Jadi harus berpikir stabilitas bangsa dan ketentraman dalam investasi. Jangan sampai ada pihak yang satu berlebihan dalam keuntungan, yang lain mengalami kekurangan. Buruh kita sejahtera, tapi pengusaha kita juga nyaman berusaha," tandas legislator dapil Jawa Timur I itu.

Dengan dilaksanakannya tujuan bernegara ini, Sungkono berharap ke depan partisipasi buruh dalam mengikuti kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Kota Batam, semakin meningkat. Namun, jika memang belum ikut kepesertaan dikarenakan belum mampu membayar premi, Sungkono berharap negara tidak lantas mengabaikan karena alasan teknis.

"Kalau rakyat tidak punya kartu BPJS itu harusnya di-cover. Jangan sampai mereka yang miskin tidak dapat pelayanan karena teknis administratif, tidak punya kartu BPJS dan sebagainya. Saya yakin mereka maunya bayar semua premi, asalkan income mereka juga lancar," tutup Sungkono.(rdn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Cegah Kasus Omicron Bertambah, Pemerintah Diminta Tutup Pintu Masuk Bagi TKA
  Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia
  974 WNA Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta dalam 3 Hari
  Para Anggota DPR Mengkritisi Pemerintah yang Kembali TKA China Masuk ke Indonesia
  WNA Masuk di Masa PPKM Darurat, Wakil Ketua MPR Pemerintah Harus Terbuka atas Masukan Masyarakat
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

HNW Kritisi Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin

MA Disebut Tidak Akan Berikan Pendampingan Hukum terhadap Hakim Itong Isnaeni Hidayat

Hadapi Omicron, Anggota DPR Minta Batasi Akses Internasional

KPK OTT Hakim PN Surabaya, Andi Samsan: MA Menghormati Proses yang Dilakukan KPK

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2