Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Papua
TNI Diminta Antisipasi Jelang HUT OPM
2019-11-07 13:22:52
 

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.(Foto: Naefuroji/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan situasi keamanan di Papua saat ini berangsur-angsur kondusif, aktivitas masyarakat juga telah kembali normal. Namun ia meminta aparat keamanan terus melakukan mitigasi ancaman serangan kelompok separatis agar kondusifitas di tanah Papua tetap terjaga, khususnya jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diperingati setiap 1 Desember.

"Kalau dari paparan Panglima TNI, sekarang relatif gejolak sudah lebih aman, namun tetap perlu antisipasi terhadap kemungkinan ada peningkatan-peningkatan dinamika disana, sehingga saat ini sudah dilakukan antisipasi di lapangan," kata Meutya usai memimpin Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Meutya menambahkan, untuk mengecek situasi keamanan terkini pasca kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua, Komisi I DPR RI menjadwalkan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat pekan ini. "Besok kita akan ke Papua dan Papua Barat untuk melihat langsung kondisi terkini dan situasi keamanan terakhir," tegas legislator Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam paparannya mengaku optimis keamanan di Papua dapat terkendali. Menurutnya, TNI telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi adanya gejolak atau dinamika menjelang HUT OPM pada 1 Desember nanti. "Ya kita mitigasi agar tidak terjadi keributan dan tidak terjadi permasalahan di sana," ujarnya.

Kendati demikian, Panglima TNI mengatakan Papua merupakan salah satu daerah yang diperkirakan rawan konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Ia menuturkan, dari aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi, Papua dinilai berpotensi konflik karena isu SARA dan politik uang.

"Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uanh adalah wilayah Papua," kata Hadi sembari memastikan TNI akan ikut terlibat dalam pengamanan tahapan Pilkada 2020.(ann/sf?DPR/bh/sya)






 
   Berita Terkait > Papua
 
  Presiden Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Blokir Internet Papua
  TNI Diminta Antisipasi Jelang HUT OPM
  Pascakerusuhan, Tokoh Pemuda Papua Ajak Masyarakat Saling Memaafkan
  Legislator Minta Presiden Indonesia Terpilih Datang ke Wamena
  Harapan Tokoh Papua ke Mahasiswa yang Kuliah Diluar Papua
 
ads1

  Berita Utama
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida'

Vokalis Roxette, Marie Fredriksson Meninggal Dunia

Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM

LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintah Harus Jelas Tangani Sampah Plastik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2