Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Fadli Zon
Tak Peduli Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah, Fadli Zon: Saya Akan Tetap Kritis
2019-10-27 04:52:00
 

Fadli Zon saat melantik dan menyerahkan bendera pataka DPW n DPD Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Aceh.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tekad Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon untuk mengkritisi pemerintah tak pernah surut. Meskipun partai tempatnya bernaung resmi berkoalisi dengan partai pendukung Pemerintah Jokowi-Maruf Amin, dia mengaku akan terus menyuarakan keinginan rakyat sesuai amanah konstitusi.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, mengkritisi kebijakan pemerintah adalah bagian dari pengawasan dan amanah konstitusi. Terlebih yang dikritisi itu adalah kebijakan yang tidak prorakyat.

"Ya. Kritis itu adalah amanah konstitusi untuk tetap mengawasi pemerintah. Saya tetap akan kritis dan berpihak kepada rakyat. Karena berpihak kepada rakyat itu bagian amanah konstitusi sebagai anggota DPR," tegas Fadli Zon usai melantik pengurus DPW Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Aceh di Gedung Asrama Haji, Kota Banda Aceh, Sabtu malam (26/10).

Menurut Fadli Zon, walaupun posisi Gerindra berada di dalam pemerintahan tidak akan membungkam haknya menyuarakan kepentingan rakyat banyak atas policy yang diambil pemerintah.

Namun demikian, pemerintahan Jokowi-Maruf Amin juga harus diberikan ruang dan kesempatan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Terutama keberpihakan mereka di bidang ekonomi, karena akan menjadi persoalan besar bangsa ke depan.

"Bagaimana pendapatan per kapita harus ditingkatkan, lapangan pekerjaan, dan persoalan-persoalan kenaikan harga kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Sementara pendapatan semakin berkurang. Saya kira tantangan terbesar adalah ekonomi. Dan, saya tetap akan kritis," tegas Ketua Umum DPP IKM ini.

"Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Tanpa kritik n pengawasan, tak ada lagi demokrasi. Marilah kita beri vitamin bagi demokrasi kita." tulis Fadli Zon pada akun twitter @fadlizon:(aw/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah

Kapolda Metro Jaya Beberkan Penangkapan 3 Bandar Sabu dengan Barbuk 27 Kg

Surat Terbuka Aktivis Mahasiswa kepada Presiden Jokowi terkait Pandemi Covid-19

Polisi Tembak Mati RD Pelaku Curanmor, 1 DPO Inisial E

 

ads2

  Berita Terkini
 
Advokat Andri Sikumbang: Berharap Majelis Hakim PN Jaksel Bebaskan M Yassin dan Sulaiman

Pemprov DKI Lakukan Disinfeksi Gunakan Drone dan Spray Darat di 5 Wilayah Kota

Buat Jus Jeruk, Jangan Lupa Masukkan Sedikit Kulitnya

Cegah Penularan Covid-19, 350 Kendaraan Operasional Ditlantas Polda Metro Disemprot Cairan Disinfektan

Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2