Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
KPI
Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Digugat
2016-08-29 10:58:52
 

Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemeriksaan pendahuluan uji materiil Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kamis (25/8) di ruang sidang MK. Perkara teregistrasi Nomor 62/PUU-XIV/2016 tersebut dimohonkan oleh sejumlah warga negara yang merasa dirugikan dengan ketentuan pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam undang-undang a quo.

Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran menyatakan:

Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Adapun Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran menyatakan:

Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tanpa didampingi kuasa hukum, hadir dalam persidangan para Pemohon, yakni Arie Andyka, Alem Febri Sonny, dan Fajar Arifianto Isnugroho. Memaparkan pokok permohonannya, Pemohon menyinggung keberadaan panitia seleksi (pansel) dalam pemilihan anggota KPI di DPR. Menurut Pemohon, seleksi anggota KPI dengan pansel di DPR tak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) maupun Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran.

"Kalaupun DPR membentuk panitia seleksi, tugas panitia seleksi hanya terbatas pada pemeriksaan kelengkapan administratif calon yang diusulkan oleh masyarakat," ujar Arie mewakili rekan-rekannya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Akibat kesalahan penafsiran tersebut, Pemohon selaku calon anggota KPI 2016-2019 gugur di tangan pansel. Sebab, pansel menetapkan aturan tambahan mengenai usia minimum dan maksimum calon anggota KPI. Aturan tambahan itu membuat dirinya tak dapat ikut dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Lebih lanjut, menurut Pemohon, Pemerintah pun turut serta dalam kesalahan penafsiran tersebut. "Tidak benar jika Pemerintah sejak awal terlibat seleksi calon anggota KPI periode kelima. Sebab merujuk ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU 32/2002 menyatakan Pemerintah hanya terlibat pada pembentukan KPI periode pertama," jelasnya.

Nasihat Hakim

Hakim Anggota Maria Farida Indrati memandang Pemohon memfokuskan permohonannya. Menurut Maria, permohonan tersebut bukan pengujian undang-undang, melainkan lebih kepada constitutional complaint. Dalam permohonannya, Maria menilai Pemohon lebih mengeksplorasi implementasi dari sebuah peraturan.

"Kalau Anda mau mengajukan surat pengujian undang-undang, yakinkan kami bahwa dua pasal itulah yang bertentangan dengan Konstitusi dan melanggar hak konstitusional anda," katanya.

Senada, Palguna memandang legal standing Pemohon belum tampak dalam permohonan yang dibuat. Legal standing yang diuraikan belum bisa menjelaskan kerugian yang dialami akibat norma undang-undang yang diujikan.

"Sebagaimana perintah Undang-Undang MK dan ditegaskan dalam putusan-putusan MK, saudara harus menguraikan dulu dalam kedudukan saudara dalam perseorangan warga negara Indonesia dan apa kerugian hak konstitusional yang saudara derita akibat berlakunya undang-undang ini," jelasnya.(ars/lul/MK/bh/sya)



 
   Berita Terkait > KPI
 
  KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
  Komisi I DPR Tetapkan 9 Komisioner KPI Pusat
  MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
  Umumkan Hasil Survei Indeks Periode II, KPI bersama P3I Sepakat Tingkatkan Kualitas Siaran TV
  KPI Pusat Jatuhkan Sanksi Teguran Siaran 'Editorial Media Indonesia' di Metro TV
 
ads1

  Berita Utama
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Buron 17 Tahun, Maria Pauline Lumowa Pembobol Bank BNI 1,7 Triliun Berhasil Diekstradisi dari Serbia

Polisi Tangkap Hacker 1.309 Situs di Sleman Yogyakarta

Soal Wacana Mendikbud Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh, Komisi X DPR RI: Perlu Banyak Pertimbangan

Prahara di Bank CIMB Niaga Terkait Kredit Rp18 Milyar. Benarkah Menggunakan Tandatangan dan Cap Jempol Palsu?

Kejari Karo MoU Dengan Para Kades Untuk Melakukan Pendampingan Hukum Terkait Dana Desa

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2