Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Terorisme
Tengku Zulkarnain: Istilah Ekstremis Umumnya Dilontarkan Penjajah
2021-01-22 15:10:44
 

Tengku Zulkarnain.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Istilah ekstremis kini sedang ramai dibicarakan oleh kalangan umat Islam, karena pemerintah Indonesia memunculkan Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Terkait urusan tersebut, politisi Islam, Tengku Zulkarnain dalam cuitan Twitternya, tengkuzulkarnain @ustadtengkuzul, Jumat (22/1), mengatakan, bahwa yang dituduh ekstremis adalah inlander (orang-orang pribumi), dan yang menuduh ekstremis adalah para penjajah. Itu dulu... lha sekarang...?" kicaunya.

"Dulu yg dituduh EKTRIMIS itu adalah INLANDER... Dan yg menuduh EKTRIMIS adalah Para PENJAJAH... Itu dulu... Lha sekarang...?" tweetnya.

Tengku Zulkarnain juga membandingkan dengan aksi separatisme di ujung wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Mana lebih nyata sekarang, Separatis di Wilayah Ujung wilayah NKRI atau Ektrimisme yg dicurigai karena pengajian di rumah ibadah...?
Monggo..." tulisnya.

Ia juga mengatakan, menjadi teringat film-film perjuangan melawan penjajah Belanda yg dulu sering diputar di TVRI. Tentara para penjajah selalu dalam dialognya mengatakan "en kowe ektrimis ekstremis selalu bikin susah saja". Para pejuang kemerdekaan disebut ektremis. Sekarang malah muncul Perpres tentang ekstremis?

"Teringat di film2 perjuangan melawan penjajah Belanda yg dulu sering diputar di TVRI. Tentara para Penjajah selalu dlm dialognya mengatakan:"end kowe ektrimis ektrimis selalu bikin susah saja". Para pejuang kemerdekaan disebut ektrimis. Sekarang malah muncul.Perpres ttg ektrimis?" ujarnya.

Pendukungnya

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mendukung Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, namun harus diikuti dengan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kami setuju dengan perpres tersebut demi terciptanya persatuan dan kerukunan, sekaligus mencegah lahirnya pikiran dan aksi ekstremis yang dapat memecah belah kedaulatan negara," kata Jazilul dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (19/1) lalu.

Besoknya, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Christina Aryani mengatakan keberadaan Peraturan Presiden 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN-PE) menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi paham dan gerakan ekstremisme.

"Kami menyambut baik dan sepenuhnya mendukung dikeluarkannya Perpres RAN-PE ini," kata Christina, dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu.(twitter/Antara/pikiran-rakyat.com/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Terorisme
 
  Hendardi: Penanganan Paham Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi Harus Diperkuat
  Nasir Djamil: Jangan Sampai Ada Stigma Penanggulangan Terorisme Terkait Agama Tertentu
  IMMH UI: Perlu Adanya Refleksi terhadap Regulasi Anti Terorisme
  Beda dengan Kapolri, Pengamat Terorisme Sebut Teroris ZA Bukan 'Lone Wolf'
  Tengku Zulkarnain: Istilah Ekstremis Umumnya Dilontarkan Penjajah
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Miris Petani Buang Hasil Panen Raya, Daniel Johan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi

PLN Batalkan Program Kompor Listrik, Rudi Hartono: Sebelumnya Tidak Ada Kajian

MA Respon Saran KPK, Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi

Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat

Alifudin Minta BP2MI Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2