Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Tambang
Terbukti Tidak Miliki RKAB, Ponton Batubara CV JAR Diamankan KSOP, Buyer Agung Dituntut Serahkan Pajero
2020-09-17 20:17:54
 

Aini selaku kuasa Direktur CV JAR.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Perusahan Batubara CV Jasa Andhika Raya (CV JAR) yang berlokasi di Desa Loa Ulung, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) dituding melakukan penjualan Batubara yang diduga kuat tidak mengantongi izin Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim akhirnya terbukti, Ponton bermuatan Batubara beserta Taugboat diamankan KSOP Samarinda pada, Rabu (8/9) disinyalir karena tidak memiliki izin RKAB di perairan Muara Berau.

Sebelumnya seorang tokoh masyarakat Loa Ulung bernama Haji Armansyah sebagai Ketua RT 02 Desa Loa Ulung, Kukar kepada pewarta pada, Sabtu (5/9) sekitar pukul 23.00 WITA mengatakan bahwa saat ini adanya terjadi muatan Batubara milik PT JAR yang dijual kepada Agung, namun warga menuntut hak yang belum semuanya di penuhi, seperti perbaikan jalan, juga pemakaman. Namun Ponton-ponton yang diduga tidak memiliki RKAB itupun akhirnya lolos, yang akhirnya diamankan KSOP Samarinda, setelah nendapatkan laporan Aini (45) selaku pemegang kuasa untuk mengurus RKAB dari Djony Juanda sebagai Direktur Utama CV JAR.

"Saya selalu staf Administrasi CV. JAR yang ditugaskan untuk mengurus RKAB, namun hingga saat ini belum diterbitkan oleh ESDM Kaltim, jadi andaikan ada seseorang selaku pembeli Batubara milik CV. JAR yang mengatakan bahwa mengantongi RKAB dari ESDM maka saya pastikan bahwa dokumen itu palsu atau dokumen terbang karena sampai saat ini dokumen RKAB tersebut belum terbit. Setelah mengetahui muatan Ponton...
lepas tali maka saya langsung melaporkan dan akhirnya diamankan KSOP," jelasnya.

Sebagaimana berita sebelumnya bahwa Agung selaku Buyer yang membeli Batubara milik CV JAR ketika di konfirmasi pewarta BeritaHUKUM.com pada Minggu (6/9) sekitar pukul 01.00 WITA melalui teleponnya dengan lantang dan penuh percaya diri mengatakan bahwa, memiliki RKAB CV. JAR. Ia mengatakan dan menantang, ada yang mengatakan bahwa tidak nemiliki RKAB atau Palsu maka ia berjanji membuat tarohan mobil Pajero terbaru harga tertinggi, kalau ada yang mengatakan tidak memiliki RKAB atau sebaliknya sumber juga akan membayar Pajero terbaru kalau benar dirinya memiliki RKAB, pernyataan ini ditegaskan 3 kali berturut turut kepada pewarta BeritaHUKUM.com.

"Jadi toroan Pajero yang terbaru kalau ada yang ngomong bahwa belum ada, saya akan keluarkan Pajeto terbaru untuk dia, Namun, kalau saya yang menunjukkan ada RKAB maka belikan saya juga Pajero terbaru," ujar Agung

Sementara, selaku Kuasa Dirut CV. JAR yang mengurus RKAB di Kantor ESDM Kaltim, Aini kepada pewarta, Rabu (16/9) dengan tegas mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Ponton BG Bintang Timur 03 beserta TugBoat TB Santoso 25 yang memuat Batubara CV. JAR sehingga jekas pernyataan Agung selaku Buyer yang membeli Batubara tersebut tidak nemiki RKAB, kalaupun ada RKAB yang dipegang berarti RKAB palsu, tegas Aini.

Aini juga mengatakan bagwa buyer Agung yang tidak memiliki RKAB atau kepemilikannya palsu di dukung oleh juga atas laporan dari pak Hartono selaku Kuasa Direktur Utama CV. JAR melalui kuasa hukumnya pada Senin tanggal 14 September 2020 kepada KSOP Samarinda. Laporan Pengaduannya dimana salah satu poinnya mengatakan, "bahwa Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sampai saat ini masih berproses di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur atau dengan kata lain proses pengajuan RKAB tersebut belum selesai dan tidak dapat melakukan penjualan Batubara jika tidak mempunyai RKAB tahun berjalan, terang Aini.

"Pernyataan saya ini merupakan somasi saya kepada Agung selaku buyar yang membeli batubara CV JAR, yang jelas tidak memiliki RKAB atau RKAB yang dimiliki tersebut adalah palsu, sehingga saat ini Ponton beserta TugBoat-nya sudah ditangkap oleh KSOP Samarinda, maka saya menuntut atas pernyataan Agung selaku Buyer kapan menyerahkan Pajero terbaru sebagaimana pernyataan yang berulang-ulang tersebut," tegas Aini.(bh/gaj)

------------
*Terkait berita tersebut diatas CV JAR memberikan Hak Jawabnya pada, 13 Nopember 2020, berikut Hak Jawab yang disampaikan CV JAR diberi judul : Penahanan Tongkang Batubara CV. Jasa Andhika Raya Oleh KSOP Kelas II Samarinda Berujung Pengaduan Ke Direskrim Polda Kaltim

CV. Jasa Andhika Raya sudah mengantongi IUP OP Produksi Nomor: 503/812/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 berlaku s/d 7 Mei 2023, dan Ijin Jetty TUKS Nomor: BX-430/PP 008, berlaku s/d 9 Desember 2023.

Pada periode Mei 2018 sampai November 2018 CV. JAR melakukan penambangan batubara sebanyak +/- 9.900 Mt berada di stockpile belum bisa dilakukan penjualan karena dalam pengurusan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB Tahun 2019/2020) di Distamben Provinsi Kaltim.

RKAB Tahun 2019 hingga 2020 sudah diajukan beberapa kali sejak 4 November 2019 hingga 31 Maret 2020, muncul wabah covid-19, dan Kabid Minerba Provinsi Kaltim Suadra Aswar meniadakan presentasi RKAB untuk CV. JAR.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 7 Tahun 2020, tanggal 3 Maret 2020, Perihal RKAB (Pasal 79 Pemilik IUP wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, dan Pasal 80(5) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) atau ayat(4), pemegang IUP dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan).

Tanpa sepengetahuan management CV. JAR ada pihak yang melakukan Input Data Base Persetujuan RKAB Tahun 2020 Nomor: 541.23/1114/II-Minerba kedalam Akun MOMS CV. JAR. Dokumen Persetujuan RKAB Tahun 2020 CV.JAR tersebut ditandatangani oleh Kadistamben Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP pada 11 April 2020.

Pada 7 September 2020 CV. JAR melakukan penjualan batubara produksi tahun 2018 dimana perusahaan yang mengurus bongkar muat batubara adalah PT.BBI dan telah ditandatangani dokumen RKBM Nomor: 07/BBI/SMD/IX/2020 oleh pihak KSOP Kls. II Samarinda.

Pada 08 September 2020 perusahaan surveyor PT. Carsurin yang ditunjuk telah menerbitkan LHV: SMD.3678/CS/SEP/2020, harusnya pihak KSOP Kls.II Samarinda menerbitkan Izin Gerak Kapal, tapi menolak dengan alasan yang dicari-cari RKAB CV. JAR Palsu, tidak ada stempel dan tandatangan surveyor pada dokumen LHV PT. Carsurin.

Padahal penahanan Izin Gerak Kapal oleh KSOP menurut undang undang pelayaran hanya bisa dilakukan setelah ada perintah tertulis dari pengadilan. Jadi KSOP Kls.II Samarinda bertindak sewenang-wenang dan telah mengakibatkan kerugian CV. Jasa Andhika Raya.

Justru yang menjadi pertanyaan CV.JAR sebelum munculnya RKAB Tahun 2020 tanggal 11 April 2020 dokumen CV. JAR (IUP OP dan Ijin Jetty) sudah digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak untuk melakukan penjualan/pengapalan batubara illegal (koridor) hingga 33 kali pengapalan, kenapa pihak KSOP Kls.II Samarinda bisa kecolongan?

Atas tindakan pidana tambang tersebut, pihak CV. JAR sudah mengadukannya kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim pada18 Desember 2019. Untuk sementara sudah ditetapkan satu tersangka saudara Hartono, tapi pihak Kejaksaan masih belum melakukan penahanan.

Menurut Kajati Kaltim sebelumnya Chaerul Amir kasus penyimpangan pembayaran royalty CV.JAR tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, bisa saja surveyornya, pihak KSOP atau pihak penyelenggara dalam hal ini dinas pertambangan Provinsi kaltim.

Pihak Dinas Pertambangan tidak bisa lepas tangan dikarenakan sebelum September 2019 pengapalan batubara hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak dinas pertambangan.

Sedang permohonan CV. JAR untuk menjual batubara hasil produksinya tahun 2018 tidak diberikan rekom penjualan oleh Dinas Pertambangan dengan alasan RKAB belum disetujui aneh nya untuk batubara illegal (corridor) Dinas Pertambangan menerbitkan rekom.

Permohonan perubahan Akun MOMS CV.JAR Kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, dapat disetujui pada tanggal 21 April 2020 dengan Surat Nomor: 226/03/DBB.OP/2020.. Permohonan perubahan akun diajukan karena akun sebelumnya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab untuk melakukan pengapalan batubara dengan menggunakan dokumen CV. JAR.

CV. JAR didirikan berdasarkan Akta Notaris Ruddyantho Tantry, SH. Dengan Nomor: 13, Tertanggal 9 Januari 1995. Direktur Djonni Juanda dan Komanditer Ny Dra Shinta Dewi Hosein.

Sedangkan pada tanggal 22 Oktober 2018 terjadi Perubahan Anggaran Dasar CV. JAR, Berdasarkan Akta Notaris Eny Haryanti, SH, dengan nomor: 2411. Dimana Djonni Juanda dan Ny Dra Shinta Dewei Hosein keluar dari perseroan dan Saudara Dicky Muhammad Kurniawan masuk sebagai Direktur Persero dan Sugeng Sono sebagai persero komanditer.

Pada tanggal 24 Januari 2019 DPMPTSP Provinsi Kaltim menerbitkan Surat Nomor: 503/148/SHM-DK/DPMPTSP/I/2019, Perihal: Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris CV. Jasa Andhika Raya.

Susunan Direksi, Semula Direktur Utama Djonni Juanda, dan Susunan Komisaris dengan Komisaris Utama Sinta Dewi Hosein.
Menjadi : Direktur Utama Dicky Muhammad Kurniawan dan Susunan Komisaris dengan Komisaris Utama Sugeng Sono.

Dengan catatan, Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/812/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018, Tanggal 08 Mei 2018.

Samarinda, 13 November 2020

Hormat kami,
CV. Jasa Andhika Raya

TTD,
(Dicky Muhammad Kurniawan)
Direktur

Demikianlah Hak Jawab ini kami sampaikan dengan memperhatikan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik, serta Risalah Penyelesaian melalui Dewan Pers.

Atas pemberitaan yang disajikan sebelumnya dianggap tidak berimbang, tidak uji informasi atau cross cek terhadap dokumen negara, terkait izin pertambangan dan lainnya yang dimiliki Perusahaan CV JAR, Redaksi BeritaHUKUM.com menyampaikan permohonan maaf.(bh/sya)



 
   Berita Terkait > Tambang
 
  Smelter Nikel China PT VDNI di Sulawesi Dibakar Massa, Ini Pemicunya
  Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan
  Hak Jawab, Direktur CV JAR: Penahanan Tongkang Batubara CV. JAR Oleh KSOP Kelas II Samarinda Berujung Pengaduan Ke Direskrim Polda Kaltim
  KSOP Samarinda: Ditahannya Ponton Bintang Timur 03 Beserta Tugboat Muat Batubara CV JAR Karena Tidak Miliki Dokumen
  Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
 
ads1

  Berita Utama
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU

Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ibu Risma, Ngono Yo Ngono, Tapi Ojo Ngono

Ini 5 Efek Minum Kopi Setiap Hari yang Terjadi pada Tubuh

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

Ini Pesan Tito Karnavian ke Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

Kapolres: 7 Kampung Tangguh Jaya di Jakarta Barat Terbukti Efektif Tanggulangi Wabah Covid-19

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2