Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
BUMN
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo
2022-11-29 14:19:58
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Sekjen Projo Guntur Siregar memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang beredar di berbagai media anggaran proposal Rp100 miliar yang dikirim ke berbagai BUMN acara temu relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

"Saya tidak pernah mengatakan proposal anggaran Rp100 miliar dikirim ke berbagai BUMN. Saya hanya mengatakan, acara tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp100 miliar," kata Guntur kepada wartawan, Selasa (29/11).

Menurut Guntur, berbagai pemberitaan di media tidak ada pernyataan kalimat langsung maupun tidak langsung darinya yang menyebut anggaran proposal Rp100 miliar dikirim ke berbagai BUMN. "Pada alinea pertama itu bukan pernyataan saya. Itu bentuk kalimat pembukaan dari wartawan yang menulis," papar Guntur.

Guntur mengatakan, pernyataan anggaran Rp100 miliar acara temu relawan Jokowi di GBK sudah dibahas berbagai group WhatsApp (WA) dari berbagai aktivis termasuk ekonom.

"Semua ada hitungan mulai menyewa GBK, mendatangkan massa dari luar kota, menyewa bus, biaya penyanyi dan sebagainya," ungkapnya.

Kata Guntur, acara di GBK yang menghabiskan sekitar Rp100 miliar di tengah bencana gempa Cianjur harusnya ditiadakan.

"Faktanya banyak peserta acara tersebut merasa dibohongi dianggap acara istighosah justru temu relawan Jokowi, dan banyak vidio rekaman yang beredar situasi keadaan di GBK seperti itu," pungkas Guntur.(FNN/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1444 Hijriah Jatuh pada 23 Maret 2023

Hanura Usul Pembentukan UU Pembuktian Terbalik Soal Harta Kekayaan Pejabat Negara

HNW, Wakil Ketua MPR: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk 'Menunda Pemilu', Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi

Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kuasa Hukum Budi Hartono Linardi Ungkap Bahwa Kliennya Seharusnya Bebas

Benny Rhamdani Dukung Instruksi Presiden Jokowi Larang Pejabat Pemerintahan Adakan Bukber

Larangan Bukber bagi Pejabat Berpotensi Mengalami Perluasan Makna

Kemenhub Diingatkan Agar Mudik Lebaran 2023 Harus Lebih Lancar dan Terkendali

Agar Adil, HNW Usulkan Cuti Bersama dan Libur Idul Fitri 1444 H Dikoreksi dengan Dimajukan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2