Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Narkoba
Terlibat Bisnis Narkotika, Dua Oknum Polri Divonis Mati
2020-05-16 13:18:38
 

Ilustrasi Palu hakim.(Foto: Ist)
 
DEPOK, Berita HUKUM - Dua oknum Polri di vonis hukuman mati atas kasus penyalahgunaan narkotika. Putusan pidana mati itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang terdiri Hakim Ketua Muhammad Iqbal Hutabarat, Hakim anggota Forci Nilpa dan Nugraha Medica Prakasa pada sidang yang disiarkan melalui teleconference di Ruang Sidang Utama PN Depok, Kamis (14/5).

Kedua anggota Polri tersebut, yakni Hartono dan Faisal, dinyatakan Majelis Hakim terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya di atas 5 gram.

"Menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan putusan kepada para terdakwa oleh karena itu berupa pidana mati," ujar Hakim Ketua.

Masih dalam amar putusan, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa para terdakwa merupakan Anggota Polri yang menjadi terdakwa dalam sindikat peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dengan total bruto keseluruhan sebanyak 37.909 gram atau seberat 37,9 kilogram.

"Untuk nota pembelaan/pledoi yang dibacakan penasehat hukum para terdakwa serta permohonan dari masing-masing terdakwa oleh karena itu ditolak majelis hakim," kata Hakim Ketua M Iqbal.

Para terdakwa dijerat Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni Kesatu, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara, hak komunikasi para terdakwa dalam amar putusan Majelis Hakim dinyatakan dicabut selama para terdakwa dalam masa penahanan di dalam rumah tahanan negara supaya tidak terkontaminasi dengan pihak luar.

Sebab, para terdakwa merupakan anggota kepolisian yang memiliki keterampilan khusus dalam pekerjaannya. Dan, para terdakwa merupakan sindikat peredaran narkotika.

"Menyatakan pidana tambahan kepada masing-masing terdakwa dengan mencabut hak komunikasi kepada para terdakwa kepada siapa pun. Memberikan waktu pikir-pikir selama 7 hari kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada para terdakwa beserta penasehat hukumnya (pengacara,red)," kata Hakim Ketua.

"Menerima atau menyatakan banding terhadap putusan ini," tutup Hakim Ketua.(km/bh/amp)



 
   Berita Terkait > Narkoba
 
  TNI AL Gagalkan Penyelundupan 20 Kg Sabu asal Malaysia
  46 Kg Sabu Disita Satres Narkoba Polrestro Depok di Padang Sumatera Barat
  Polisi dan Bea Cukai Tangkap Pemesan Paket Berisi Kokain 122,2 Gram
  Bareskrim Polri Musnahkan Sabu 9 Kg, Ekstasi 68.986 Butir dan 290 Kg Ganja
  Polisi: Hasil Penjualan Sabu Kode 555 Asal Timur Tengah Diduga untuk Biayai Teroris
 
ads1

  Berita Utama
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua

Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas

Intensif Cegah Covid-19 Muhammadiyah Distribusikan Ribuan Hand Sanitizer dan 1 Juta Masker

Langgar Prokes, Para Night Biker Ditindak Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro

Siber Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan, Tersangka Rasisme

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2