Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Narkoba
Terlibat Bisnis Narkotika, Dua Oknum Polri Divonis Mati
2020-05-16 13:18:38
 

Ilustrasi Palu hakim.(Foto: Ist)
 
DEPOK, Berita HUKUM - Dua oknum Polri di vonis hukuman mati atas kasus penyalahgunaan narkotika. Putusan pidana mati itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang terdiri Hakim Ketua Muhammad Iqbal Hutabarat, Hakim anggota Forci Nilpa dan Nugraha Medica Prakasa pada sidang yang disiarkan melalui teleconference di Ruang Sidang Utama PN Depok, Kamis (14/5).

Kedua anggota Polri tersebut, yakni Hartono dan Faisal, dinyatakan Majelis Hakim terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya di atas 5 gram.

"Menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan putusan kepada para terdakwa oleh karena itu berupa pidana mati," ujar Hakim Ketua.

Masih dalam amar putusan, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa para terdakwa merupakan Anggota Polri yang menjadi terdakwa dalam sindikat peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dengan total bruto keseluruhan sebanyak 37.909 gram atau seberat 37,9 kilogram.

"Untuk nota pembelaan/pledoi yang dibacakan penasehat hukum para terdakwa serta permohonan dari masing-masing terdakwa oleh karena itu ditolak majelis hakim," kata Hakim Ketua M Iqbal.

Para terdakwa dijerat Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni Kesatu, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara, hak komunikasi para terdakwa dalam amar putusan Majelis Hakim dinyatakan dicabut selama para terdakwa dalam masa penahanan di dalam rumah tahanan negara supaya tidak terkontaminasi dengan pihak luar.

Sebab, para terdakwa merupakan anggota kepolisian yang memiliki keterampilan khusus dalam pekerjaannya. Dan, para terdakwa merupakan sindikat peredaran narkotika.

"Menyatakan pidana tambahan kepada masing-masing terdakwa dengan mencabut hak komunikasi kepada para terdakwa kepada siapa pun. Memberikan waktu pikir-pikir selama 7 hari kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada para terdakwa beserta penasehat hukumnya (pengacara,red)," kata Hakim Ketua.

"Menerima atau menyatakan banding terhadap putusan ini," tutup Hakim Ketua.(km/bh/amp)



 
   Berita Terkait > Narkoba
 
  Polri Ungkap Sindikat Narkoba Internasional, 6 Pelaku Ditangkap dengan Sabu 402,380 Kg
  Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan
  Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
  Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
  Polri Ungkap Sindikat Narkoba 71 Kilogram Jalur Sumatera
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China

Din Syamsuddin: Narasi 'PKI Tidak Akan Bangkit' Itu Narasi Pendukung Komunis

Berprestasi, 3 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Raih Penghargaan dari Kapolda Nana Sudjana

Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2