Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pemindahan Ibu Kota
Terungkap! Tanah Rencana Ibu Kota Baru RI Dikuasai Taipan Sukanto Tanoto
2019-09-20 20:16:34
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia tengah dihebohkan dengan kabar baru mengenai kepenguasaan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan calon Ibu Kota baru Republik Indonesia (RI) di Kalimantan Timur, lahan rencana Ibu Kota baru nanti sebagian besar dikuasai oleh Taipan atau konglomerat Sukanto Tanoto dalam bentuk hutan tanaman industri (HTI). Lahan ini sewaktu-waktu dapat dikembalikan lagi ke pemerintah.

Mantan Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat mengatakan informasi ini diperolehnya dari dua menteri yang menghadiri Rakornas Bidang Properti Kadin di Hotel Intercontinental hari ini.

"Saya tadi baru diberi tahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar HTI miliknya Sukanto Tanoto, HTI yang setiap saat bisa diambil kembali oleh pemerintah. Itu tadi statement-nya kedua menteri kepada saya," kata Hidayat di kesempatan tersebut.

Perlu diketahui, dua menteri yang pagi ini hadir dalam cara tersebut adalah Menteri ATR-BPN Sofyan Djalil dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Sukanto Tanoto merupakan pemilik bisnis Royal Golden Eagle (RGE) yang bergerak di bisnis manufaktur pulp dan kertas lewat sia Pacific Resources International Holding Ltd. dan Asia Symbol, minyak kelapa sawit melalui Asian Agri dan Apikal, rayon dan pulp khusus melalui Sateri International dan APR dan bidang energi lewat usahanya Pacific Oil & Gas.

Menurut Hidayat, masalah lahan sudah tak lagi menjadi concern dalam pemindahan ibu kota ini. Tinggal bagaimana persiapan pemerintah untuk segera menyelesaikan masterplan pembangunan ibu kota baru ini agar target penyelesaian di 2024 bisa tercapai.

Pemerintah dinilai sudah harus memulai pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, jalur pipa gas dan telekomunikasi mulai tahun depan.

"Kalau begitu baru mulai tahun depan paling tidak pemerintah baru bisa mulai membangun infrastruktur utama jalan-jalan, listrik, telekomunikasi dan sebagainya dan kalau masterplan sudah siap dengan workplan maka harus mulai dibangun gedung-gedung pemerintah yg diperlukan melalui APBN dulu," kata dia.

Sementara, Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, Sukanto menguasi lahan tersebut melalui PT ITCI.

Bambang Brodjonegoro mengatakan, penguasaan lahan Tanoto menjangkau 6.000 ha lahan yang bakal dibangun untuk tahap pertama ibu kota. Untuk luas lahan yang dikuasai Tanoto, Bambang belum bisa menyebut.

"PT ITCI milik Tanoto sebagai pemegang konsesi HTI (hutan tanaman industri). Termasuk yang 6.000 ha. Luasnya cek KLHK," kata Bambang seperti dikutip detikcom, Rabu (18/9).

Dari laman resmi Tanotofoundation.org, terdapat informasi bahwa RGE saat ini merupakan grup global yang memiliki aset lebih dari US$20 miliar dengan total karyawan sebanyak 60.000 orang. Selain itu, RGE juga memiliki operasi manufaktur di China, Indonesia, dan Brasil.

Sukanto merupakan pria kelahiran Belawan, Medan. Ia sosok pengusaha yang aktif dalam kehidupan sosial. Sukanto mendirikan organisasi filantropi bernama Tanoto Foundation. Bersama sang istri, Tanoto Foundation berjuang untuk bidang pendidikan dan telah berdiri sejak 1981.

Selain itu, Sukanto juga merupakan anggota Dewan Internasional INSEAD, Dewan Pengawas Wharton, Dewan Eksekutif Wharton untuk Asia, dan berbagai badan pendidikan, komunitas dan industri lainnya.

Berdasarkan data Forbes 2019, Sukanto Tanoto memiliki harta sebesar US$1,4 miliar atau setara dengan Rp19,7 triliun. Pada 2014 ia juga pernah menjadi orang terkaya di Singapura dengan kekayaan mencapai Rp27,6 triliun.(dob/cnbcindonesia/republika/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua DPP Partai Golkar Mencium Kejanggalan Rapimnas Golkar 2019

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

Ketua PWI Jaya Melantik Kordinator Wartawan Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakpus

Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan

Wakapolda Gorontalo Pimpin Upacara HUT Brimob ke 74

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2