Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Hakim
Tuaka Pengawasan MA: Secara Kuantitas Makin Banyak Hakim 'Nakal'
2020-11-12 09:32:04
 

Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Masih adanya oknum Hakim yang 'Nakal' karena secara kuantitas, hal itu semakin meningkat. Oleh sebab itulah Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Bidang Pengawasan Hakim Agung, Andi Samsan Nganro berang.

Pasalnya Tuaka Pengawasan hakim tersebut dengan tegas meminta kepada para hakim, agar dapat menjaga etikanya, baik dalam setiap tingkah laku, maupun dalam setiap tindakan baik di persidangan maupun di luar persidangan. Misalnya jangan mabuk-mabukan atau bertindak arogan.

"Berapa bulan terakhir ini kami banyak menerima laporan dan pengaduan baik melalui surat maupun melalui sarana lainnya secara kuantitas," ujar Andi Samsan Nganro pada saat memberikan pembinaan mental hakim, yang disiarkan melalui channel YouTube MA, pada Rabu (11/11).

Meningkatnya kuantitas laporan tersebut kata Andi terkait dua aspek. Pertama, MA masih dipercaya dapat menyelesaikan masalah terkait etika hakim, karena mudahnya sarana pelaporan. Kedua, masih banyak yang harus dibenahi.

"Seperti soal keberpihakan, pengabaian tugas atau arogansi pimpinan pengadilan," ucap Andi seraya mengatakan untuk pelaporan dugaan keberpihakan, Ia mengingatkan hakim agar tetap mempedomani kode etik dan perilakunya, salah satunya tentang imparsialitas.

"Pedomani asas-asas peradilan yang baik, agar imparsial, tidak terlihat warna, tercermin suatu sikap keberpihakan," ungkap Andi karena ada juga laporan ketua pengadilan yang tidak melaksanakan tugas eksekusi.

Padahal, pemohon sudah mengajukan permohonan eksekusi berkali-kali. Alasannya, Ketua Pengadilan sedang kuliah S2 atau S3 di kota lain.

"Inikan pengabaian tugas sebagai ketua pengadilan. Untuk izin tugas belajar, S2, S3 silakan. Tapi jangan mengabaikan tugas pokok," imbuhnya.

Selain itu kata Andi ada juga laporan pengaduan seorang ketua pengadilan bersifat arogan. Misalnya marah-marah pada saat bertemu masyarakat dan berteriak 'apa kamu tidak kenal saya'.

"Padahal, hal itu sudah diatur, hakim itu harus rendah hati," ungkap Andi seraya mengingatkan, bahwa jabatan hakim adalah jabatan publik. Oleh sebab itu, dalam diri hakim melekat hak publik, sehingga setiap perilakunya selalu menjadi perhatian masyarakat.

"Banyak yang menyorot, karena jabatan publik yang melekat pada kita. Mari kita jaga nama baik kita. Ada laporan hakim mabok-mabok, masuk ke tempat kurang pantas, jadi ya wajar saja (disorot)," tandasnya.(bh/ams)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI

Begini Keterangan Ali Said Setelah Dikeluarkan dari Perusahaan Tanpa RUPS

Cukai Tembakau Naik, DPR Dorong Insentif Bagi Industri HPTL

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2