Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Hakim
Tuaka Pengawasan MA: Secara Kuantitas Makin Banyak Hakim 'Nakal'
2020-11-12 09:32:04
 

Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Masih adanya oknum Hakim yang 'Nakal' karena secara kuantitas, hal itu semakin meningkat. Oleh sebab itulah Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Bidang Pengawasan Hakim Agung, Andi Samsan Nganro berang.

Pasalnya Tuaka Pengawasan hakim tersebut dengan tegas meminta kepada para hakim, agar dapat menjaga etikanya, baik dalam setiap tingkah laku, maupun dalam setiap tindakan baik di persidangan maupun di luar persidangan. Misalnya jangan mabuk-mabukan atau bertindak arogan.

"Berapa bulan terakhir ini kami banyak menerima laporan dan pengaduan baik melalui surat maupun melalui sarana lainnya secara kuantitas," ujar Andi Samsan Nganro pada saat memberikan pembinaan mental hakim, yang disiarkan melalui channel YouTube MA, pada Rabu (11/11).

Meningkatnya kuantitas laporan tersebut kata Andi terkait dua aspek. Pertama, MA masih dipercaya dapat menyelesaikan masalah terkait etika hakim, karena mudahnya sarana pelaporan. Kedua, masih banyak yang harus dibenahi.

"Seperti soal keberpihakan, pengabaian tugas atau arogansi pimpinan pengadilan," ucap Andi seraya mengatakan untuk pelaporan dugaan keberpihakan, Ia mengingatkan hakim agar tetap mempedomani kode etik dan perilakunya, salah satunya tentang imparsialitas.

"Pedomani asas-asas peradilan yang baik, agar imparsial, tidak terlihat warna, tercermin suatu sikap keberpihakan," ungkap Andi karena ada juga laporan ketua pengadilan yang tidak melaksanakan tugas eksekusi.

Padahal, pemohon sudah mengajukan permohonan eksekusi berkali-kali. Alasannya, Ketua Pengadilan sedang kuliah S2 atau S3 di kota lain.

"Inikan pengabaian tugas sebagai ketua pengadilan. Untuk izin tugas belajar, S2, S3 silakan. Tapi jangan mengabaikan tugas pokok," imbuhnya.

Selain itu kata Andi ada juga laporan pengaduan seorang ketua pengadilan bersifat arogan. Misalnya marah-marah pada saat bertemu masyarakat dan berteriak 'apa kamu tidak kenal saya'.

"Padahal, hal itu sudah diatur, hakim itu harus rendah hati," ungkap Andi seraya mengingatkan, bahwa jabatan hakim adalah jabatan publik. Oleh sebab itu, dalam diri hakim melekat hak publik, sehingga setiap perilakunya selalu menjadi perhatian masyarakat.

"Banyak yang menyorot, karena jabatan publik yang melekat pada kita. Mari kita jaga nama baik kita. Ada laporan hakim mabok-mabok, masuk ke tempat kurang pantas, jadi ya wajar saja (disorot)," tandasnya.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Hakim
 
  UU MK Dianggap Tutup Kesempatan Pemohon Jadi Hakim Konstitusi
  Tuaka Pengawasan MA: Secara Kuantitas Makin Banyak Hakim 'Nakal'
  Komisi Yudisial Alat Rakyat untuk Evaluasi Hakim Agung
  Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
  DPR Kantongi 10 Calon Hakim Usulan KY
 
ads1

  Berita Utama
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU

Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan

SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU

Diviralkan dr Tirta dan Dilaporkan PT BF, 3 Pemalsu Hasil Swab PCR Covid-19 Ini Akhirnya Dibekuk Polisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sebanyak 42 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa 6,2 SR di Sulawesi Barat

Vaksinasi Mandiri Bisa Jadi Alternatif Percepat Vaksinasi Nasional

DPD SPRI Riau Sukses Gelar Seminar 'Hapus Praktik Monopoli Belanja Iklan di Media'

Kepala BP2MI Siap Mundur Jika Perban No 9/2020 Tidak Berjalan

Pernyataan PP Muhammadiyah tentang Pelaksanaan Program Vaksinasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2