Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Media
Tuntutan Keadilan Budget untuk Media Online, Kabag Hukum Kaur Angkat Bicara
2019-03-05 07:35:48
 

Dasrul Imran, SH, Kabag Hukum HAM kabupaten Kaur saat diruang kerjanya.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Bergejolaknya permasalahan alokasi budget pembagian jasa publikasi yang berkeadilan diantara wartawan media cetak dan wartawan media online yang timbul dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu membuat Kabag Hukum Pemda Kaur akhirnya angkat bicara.

Dasrul Imran, SH sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum HAM Pemda Kaur menegaskan bahwa "terkait anggaran publikasi secara gelobal yang sudah dianggarkan setiap Desa di Kabupaten Kaur berjumlah Rp.8 juta sampai Rp.9 juta setiap Desa nya, itu tidak ada pengecualian baik media online atau media cetak semua nya boleh," ujar Dasrul, pada Senin (4/3).
.
Dasrul menambahkan, mekanisme persentase terkait berapa persen untuk media online dan berapa persen untuk media cetak , itu sepenuhnya dikembalikan dengan Pemerintah Desa masing-masing .

"Pemerintah Daerah Kaur berharap untuk selalu menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh media yang ada si Kabupaten Kaur, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sementara, perwakilan wartawan Media Online, Hasril Iswanto mengatakan sangat berharap dengan Pemerintah Daerah kabupaten Kaur, kususnya Dinas PMD untuk dapat menjadi sebagai penyambung berkoordinasi dengan pihak 192 Kepala Desa yang ada di kabupaten Kaur, agar pemerataan pembagian publikasi setiap wartawan tersebut dapat terialisasikan, ungkap Hasril.

Hasril juga menambakan, bukan hanya mengharapkan keadilan pubikasi di teingkat Desa saja, "akan tetapi pemerataan publikasi di setiap SKPD yang ada di kabupaten Kaur ini semuanya berkeadilan, agar kondosifnya pemberitaan yang Independen dapat terlaksana dan kondisi para wartawan pun tidak ada yang pilih kasih," jelas Hasril.(bh/aty)



 
   Berita Terkait > Media
 
  Ada Peluang Besar di antara 'Pelacur Pers', 'Pengemis Sakti', dan Dewan Pers
  Geliat Kemah Pers Indonesia Pacu Denyut Kaldera Toba
  Dewan Pers Indonesia Bangun Jaringan Media Perangi Monopoli Belanja Iklan
  Ketum PPWI: Dewan Pers Sedang Mengalami Delusi Akut
  FPII: Ketua Dewan Pers Tak Paham UUD 45 dan Pancasila, Kredibilitasnya di Pertanyakan
 
ads1

  Berita Utama
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja

Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami

Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet

Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sambut PON XX 2020 Papua, Polda Metro Jaya Serukan 'Narkoba NO!! Prestasi YES!!

PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman

Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja

Bareskrim Polri Dukung Yayasan GONG Indonesia Bangun Standarisasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

Kunjungan Jokowi ke Riau, Syahrul Aidi Minta Bukan Jalan Tol Saja Dibangun, Tapi Juga Jalan Umum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2