Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Omnibus Law
UU Omnibus Law Sia-sia Dibawa ke MK, Hakimnya Dipilih DPR dan Presiden
2020-10-10 07:36:43
 

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar.(Foto: dok.BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar meminta rakyat tidak mengandalkan jalur Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Sebab, jalur tersebut dianggap akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil.

Haris menilai, saat ini pemerintah tengah menggiring masyarakat untuk menempuh jalur MK bagi yang menolak omnibus law. Sehingga seolah Undang-undang ini akan diklaim telah melewati proses demokrasi.

"Arahnya sudah terlihat, di-MK-an semua. Akan banyak yang uji. Rezim senang dengan MK makin memberikan legitimasi pada OmniBus Law ini. Lalu rezim akan mengatakan sudah diuji dan sudah ada keputusan MK," kata Haris saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (9/10).

Haris berpandangan, Hakim MK akan lebih berpihak kepada kepentingan DPR dan Presiden. Sebab mereka dipilih oleh DPR dan Presiden. "MK hasilnya bisa diduga, meloloskan atau memenangkan reim karena MK sendiri adalah alat rezim. Kita mesti ingat bahwa komposisi hakim, 3 ditunjuk DPR, 3 ditunjuk Presiden," tegasnya.

Oleh karena itu, upaya menggugurkan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja tetap harus dilakukan. Karena Undang-undang memiliki ketimpangan serius dan ketikadilan bagi rakyat. "Kalau diam atau mengikuti permainan rezim, malah membahayakan kehidupan bangsa dan masyatakat," pungkas Haris.(jawapos/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Omnibus Law
 
  Polda Metro Bongkar Kelompok Akun Medsos Penghasut Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja
  Solusi Kapolda Metro dan Gubernur DKI Jakarta Atasi Keterlibatan Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja
  Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
  Polisi: Aksi Demo 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di Patung Kuda Berlangsung Aman
  Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
 
ads1

  Berita Utama
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

 

ads2

  Berita Terkini
 
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO

Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati

Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang

Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'

Wahai Pemuda, Jangan Jadi Pecundang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2